TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Bantul memperkenalkan aplikasi Lapor Bantul, dengan tujuan mempercepat proses pelaporan warga dan melakukan penanganan yang lebih integratif.

Peluncuran ini sekaligus menjadi langkah awal transformasi Kota Bantulmenjadi salah satu kota cerdas atau smart city di Indonesia.

Sebelum ini, warga Bantul menggunakan layanan SMS Center Bupati untuk menyampaikan pengaduan.

Proses penyampaian aduan via SMS ini memakan waktu lama karena semua laporan yang masuk dikumpulkan dan dipilah dulu oleh petugas dari Dinas Kominfo Kota Bantul, sebelum disampaikan ke OPD-OPD yang bersangkutan untuk ditangani.

Aplikasi yang sudah bisa diunduh di Google Play Store mulai tanggal 2 Juli lalu itu dapat digunakan untuk menyampaikan laporan dalam bentuk teks maupun gambar.

Aplikasi ini juga memuat kategori dan sub kategori masalah yang akan memudahkan masyarakat melapor dan mempercepat penanganan.

Untuk mendorong partisipasi warga dalam Lapor Bantul, Kepala Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto S Sos MM, mengatakan, Pemkab Bantul akan menerapkan strategi edukasi berbasis keluarga.

Pengenalan aplikasi Lapor Bantul akan digiatkan di sekolah-sekolah menengah.

Ubah Cara Kerja

Lapor Bantul diharapkan tidak hanya mempercepat pengaduan dan penanganan masalah di tengah masyarakat.

“Cepat atau lambat Lapor Bantul akan memperbaiki cara kerja di lingkungan Pemkab Bantul,” tandas H. Abdul Halim Muslih, Wakil Bupati Bantul. Hal ini terkait kecepatan merespon pengaduan masyarakat.

Keberadaan aplikasi ini juga akan memperbaiki proses perencanaan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, Pemkab Bantul dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat.

“Sehingga kami dapat memfokuskan APBD 2019 untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk merespon masalah publik,” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Bantul Drs. H. Suharsono dalam sambutannya diantaranya mengatakan, "Launching Lapor Bantul ini sejalan dengan komitmen Pemkab Bantul untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif”.