Kominfo juga menemukan kasus, satu NIK didaftarkan lebih dari 50.000 SIM Card dalam satu detik. Sabirin berharap dengan adanya surat edaran dan ketetapan BRTI, jumlah akses dan penyalahgunaan NIK untuk registrasi prabayar mengalami penurunan.

“Seharusnya dengan skema bisnis berbasis pulsa dan penjualan nomor baru menurun, Saya heran juga kenapa hingga saat ini penjualan kartu perdana masih naik,” ujar Sabirin.

Bagi polisi, dengan surat edaran dan ketetapan BRTI tersebut, lembaga itu bisa melakukan penindakan.

Peyalahgunaan data kependudukan untuk melakukan registrasi prabayar bisa diancam pidana melalui UU ITE pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. 

Selain diancam menggunakan UU ITE, penyalahgunaan data kependudukan untuk kegiatan registrasi prabayar juga akan diancam dengan UU Administrasi Data Kependudukan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Berita ini sudah tayang di kontan berjudul Polisi akan usut penyalahgunaan NIK untuk registrasi prabayar