Pabrikan Ponsel: Regulasi Jadi Penghambat Jaringan 5G Sulit Beroperasi di Indonesia
Jaringan 5G baru dapat masuk jika sudah ada peraturan dan payung hukum yang pasti dari pemerintah.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM - Chief 5G Scientist Oppo, Henry Tang menjelaskan, teknologi jaringan 5G tiak mudah untuk bisa masuk ke Indonesia karena terkait dengan regulasi yang berlaku saat ini.
“Dalam hal Indonesia, saya pikir kita dapat terus bekerja sama dengan operator Indonesia, misalnya untuk menganalisis kemungkinan solusi teknis untuk pasar Indonesia, dan juga untuk melakukan tes teknis, verifikasi dan sertifikasi, bersama dengan operator dan otoritas regulasi Indonesia,” ujarnya.
PR Manager Oppo Indonesia Aryo Meidianto mengatakan jaringan 5G baru dapat masuk jika sudah ada peraturan dan payung hukum yang pasti dari pemerintah.
"Kalau bicara 5G banyak yang perlu dipastikan seperti infrastruktur, frekuensi, aplikasi, perangkat apa aja yang mau dipakai, dan pemanfataannya untuk apa saja nanti. Kita belum bisa spekulasi," ucap Aryo.
Kembali lagi, Aryo mengaskan era 5G bisa adaptif di Indonesia tergantung dari sikap pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo.
Baca: Awal Tahun, Wireless Headphone Oppo Enco Free Masuk Pasar Indonesia
"Masa di negara lain sudah 5G kita masih 4G? Oppo mendorong pemerintah bagaimana 5G ini bisa cepat terlaksana sehingga kita bisa bergerak lagi mengembangkan perangkat," ujarnya.
Dari perspektif pabrikan, Oppo sudah berupaya berkontribusi terhadap pengembangan teknologi 5G.
“Kami mulai dari awal. Kami membangun tim standar, yang merupakan tim saya pada tahun 2015, ketika awal pengembangan standar 5G. Kami berkontribusi lebih dari 3.000 dokumen teknis, berbagai aspek standar 5G,” kata Henry.
Henry mengatakan, Oppo adalah salah satu anggota yang paling komitmen membantu membangun spesifikasi 5G di tanah air.
Namun, kendala di lapangan ternyata jauh lebih sulit, utamanya terkait regulasi suatu negara.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.