TRIBUNNEWS.COM, AS  - Zoom, aplikasi konferensi video yang populer oleh khalayak yang bekerja dari rumah (working from home/WFH) sejak karantina wilayah diberlakukan berbagai negara, sudah dipakai jutaan orang.

Tapi kini pihak berwenang Taiwan melarang para pegawai negeri sipil dan institusi publik menggunakannya karena dianggap 'tidak aman' dan alasan keamanan.

Sikap Taiwan adalah kontroversi terkini menyangkut Zoom.

Akhir Maret lalu, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, juga menimbulkan polemik dengan membagikan gambar dirinya memimpin rapat Kabinet melalui aplikasi Zoom di akun Twitternya.

Sejumlah kalangan mempertanyakan seberapa aman pertemuan pemerintah menggunakan Zoom.

Zoom dengan marah mempertahankan catatan keamanannya dan mengatakan mereka akan menjawab pertanyaan apa pun yang dimiliki pemerintah.

Mengapa dilarang?

Pelarangan Zoom oleh Taiwan dilakukan menyusul informasi bahwa lalu-lintas (traffic) komunikasi Zoom secara "keliru" dialihkan melalui China, yang masih menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya.

Pihak berwenang Taiwan mengatakan badan publik tidak boleh menggunakan produk dengan masalah keamanan "seperti Zoom".

Tetapi pesaing seperti Google dan Microsoft diizinkan memakainya.

Pekan lalu, para peneliti menemukan bahwa beberapa lalu-lintas komunikasi dari aplikasi Zoom dikirim melalui Beijing - bahkan ketika semua peserta dalam percakapan Zoom itu berada di Amerika Utara.

Tim dari Citizen Lab Universitas Toronto juga menyoroti bahwa Zoom memiliki beberapa ratus karyawan di China daratan, yang "bisa menyebabkan Zoom berhadapan dengan tekanan dari otoritas China".

Baca: Menkominfo Jamin Keamanan Data saat Pejabat Negara Rapat via Zoom

Zoom mengatakan lalu lintas komunikasi itu secara "keliru" dialihkan melalui Beijing, dan meminta maaf.