Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Raksasa telekomunikasi China Huawei diprediksi akan memenangkan persetujuan pemerintah Inggris untuk membangun pusat penelitian senilai 400 juta poundsterling atau setara 494 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Pusat penelitian itu rencananya akan dibangun untuk mengembangkan teknologi chip di kawasan pusat teknologi Inggris, Silicon Fen.

Dikutip dari laman Russia Today, Minggu (21/6/2020), perusahaan ini berencana membangun fasilitas tersebut di desa Sawston, yang memiliki jarak sejauh tujuh mil dari Cambridge.

Daerah ini sering disebut sebagai 'Silicon Fen', karena merupakan kawasan yang diisi kelompok perusahaan teknologi tinggi di negara itu.

Dewan lokal pun diharapkan segera menyetujui aplikasi Huawei secara penuh pada Kamis mendatang.

Baca: Mantan Bos Google: Huawei Terlibat dalam Praktik yang Langgar Keamanan Nasional AS

Pusat penelitian ini diprediksi akan mulai beroperasi tahun depan dan mempekerjakan sekitar 400 orang.

Selain itu, bangunan tersebut juga nantinya difungsikan untuk meneliti dan mengembangkan chip yang digunakan dalam jaringan broadband, teknologi yang sama dengan yang diblokir AS.

AS selama ini turut menekan sekutunya, termasuk Inggris, agar sepenuhnya melarang Huawei dari program peluncuran jaringan 5G.

Pemerintahan Trump mengklaim bahwa perusahaan yang berbasis di Shenzhen, China tersebut merupakan ancaman bagi keamanan nasional karena diduga bekerja sama dengan pemerintah China.

Namun Huawei pun membantah keras tudingan itu.

Baca: Hari Kedua Ancol Dibuka, Jumlah Pengunjung Naik 200 Persen

Perlu diketahui, pada awal tahun ini, Inggris memutuskan untuk mengizinkan perusahaan tersebut ambil bagian dalam jaringan seluler generasi berikutnya.

Meskipun Inggris membatasi keterlibatan 5G Huawei pada 35 persen pangsa pasarnya dan melarang perusahaan ini agar tidak memasok peralatan ke 'bagian-bagian sensitif' dari jaringan tersebut, AS tetap tidak senang dengan perkembangan itu.

Pada Januari lalu, beberapa senator AS mengatakan bahwa keputusan Inggris akan berpotensi mengganggu hubungan antara kedua negara.