Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Huawei di Inggris, Edward Brewster, menanggapi kebijakan baru yang akan diterapkan pemerintah Inggris terhadap raksasa teknologi asal China, Huawei terkait pembangunan jaringan 5G di negara itu.

Dalam keterangan resmi yang diterima Tribunnews, Rabu (15/7/2020) pagi, Edward menyatakan menyesalkan keputusan tersebut.

Menurutnya, jika ini memang benar diterapkan, maka akan menjadi kabar buruk bagi para pengguna ponsel pintar di Inggris.

"Keputusan yang mengecewakan ini merupakan kabar buruk bagi siapapun di negeri Inggris yang mempunyai ponsel," ujar Brewster, dalam keterangan resminya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa langkah yang diambil Pemerintah Inggris akan berdampak buruk pada sejumlah aspek.

Baca: Akhirnya, Inggris Putuskan Larang Huawei Ambil Bagian di Jaringan 5G

Mulai dari memperlambat perkembangan digitalisasi hingga mendongkrak biaya tagihan di negara tersebut.

"Ini akan memperlambat laju perkembangan digital di Inggris, mendongkrak biaya tagihan menjadi lebih mahal, dan kesenjangan digital di negeri tersebut akan makin lebar," jelas Brewster.

Baca: Prancis Kurangi Peran Huawei di Pengelolaan Jaringan Seluler Super Cepat

Brewster bahkan memandang kebijakan baru ini akan mendorong Inggris pada 'kemunduran' secara teknologi.

Baca: Ditekan Inggris Soal 5G, Bos Huawei: Kebutuhan dan Kepercayan Pelanggan Lebih Penting

"Keputusan ini alih-alih justru akan membawa Inggris ke kemunduran, bukan kemajuan," tegas Brewster.

Oleh karena itu, mewakili perusahaannya, ia berharap pemerintah Inggris kembali mempertimbangkan keputusan tersebut.

Karena pihaknya meyakini bahwa kebijakan Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu Inggris terhadap Huawei, tidak akan mempengaruhi kualitas produk yang dipasok Huawei ke negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Boris Johnson itu.

"Untuk itu, kami mengimbau Pemerintah Inggris untuk meninjau kembali keputusannya. Kami masih menyakini bahwa pembatasan baru yang diserukan oleh AS tidak akan berpengaruh terhadap ketahanan atau keamanan produk-produk yang kami pasok ke Inggris," kata Brewster.

Lebih lanjut Brewster menyayangkan pandangan bahwa keberadaan perusahaannya di Inggris telah dianggap sebagai ancaman bagi keamanan.

Ia kembali menegaskan bahwa ini bukan terkait masalah keamanan, namun kebijakan perdagangan suatu negara yang akhirnya mempengaruhi negara lainnya.

"Sangat disayangkan masa depan kami di Inggris telah dipolitisasi. Dan ini bukan tentang isu keamanan, namun semata-mata karena terkait isu kebijakan dagang AS," papar Brewster.

Selama dua puluh tahun, kata dia, Huawei selalu fokus untuk membangun Inggris agar menjadi negara yang terhubung secara lebih baik.

"Sebagai pelaku bisnis yang memiliki tanggung jawab tinggi, kami senantiasa menjunjung tinggi untuk memberikan dukungan penuh kepada para pelanggan kami guna mendukung terwujudnya Inggris yang makin terhubung dan lebih baik," pungkas Brewster.

Sebelumnya, Sekretaris media Inggris Oliver Dowden mengatakan bahwa pemerintah berencana melarang perusahaan telekomunikasi negara itu dalam pembelian komponen 5G Huawei mulai akhir tahun ini.

Perusahaan-perusahaan asal negeri britania raya itu juga harus menyingkirkan semua 'peralatan Huawei' yang mereka gunakan pada 2027 mendatang.

Dikutip dari laman Russia Today, Rabu (15/7/2020), Dowden menyampaikan, Pusat Keamanan Cyber ​​Nasional negara itu telah memberitahu para menteri bahwa mereka telah secara signifikan mengubah penilaian tentang kehadiran Huawei dalam jaringan 5G Inggris.

"Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi menjadi keputusan yang tepat bagi jaringan telekomunikasi Inggris, bagi keamanan nasional dan ekonomi kita, baik saat ini dan maupun jangka panjang," ujar Dowden.

Berbicara di parlemen, ia berpendapat bahwa mengandalkan perusahaan China untuk penyediaan teknologi sensitif bagi Inggris, membuka peluang risiko keamanan yang besar.

Dowden menegaskan langkah pelarangan terhadap Huawei ini tentunya akan memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan Inggris dan perusahaan-perusahaan dari negara-lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel) untuk membawa produk mereka yang akan berfungsi sebagai pengganti Huawei.

Pemerintah Inggris juga akan mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memastikan bahwa aliran peralatan 5G Huawei ke negara itu benar-benar dihentikan.

Perlu diketahui, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memasukkan perusahaan China itu dalam daftar hitamnya pada tahun lalu.

AS pun terus mendesak sekutunya di Eropa, termasuk Inggris dan Jerman, untuk melakukan hal yang sama.

Pada Februari lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan bahwa kerja sama Inggris dan Huawei terkait jaringan 5G tetap menjadi 'masalah nyata' antara kedua negara.

Penolakan Inggris terhadap permintaan AS saat itu bahkan mengisyaratkan akan terjadinya kegagalan kesepakatan dalam pembicaraan terkait kerja sama perdagangan di masa depan.

Sementara itu, para pejabat AS berpendapat bahwa China dapat menggunakan Huawei untuk melakukan pengawasan dan spionase terhadap orang Amerika.

Menanggapi tudingan ini, Huawei dan pemerintah China sudah secara tegas menyampaikan bantahannya.