Tribun Techno

UU Penyiaran Digugat, Ini Kata Roy Suryo

Dia mengatakan kebebasan berekspresi diperlukan dalam iklim demokrasi. "Namun, aturan hukum tetap diperlukan agar tidak absolut," tuturnya.

Editor: Sanusi
UU Penyiaran Digugat, Ini Kata Roy Suryo
Lucius Genik
Pakar telematika Roy Suryo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo menilai UU Penyiaran baru diperlukan agar aktual dengan era digital.

"Sebaiknya @DPR_RI & @kemkominfo segera membuat UU Penyiaran yg baru, yg aktual dengan Kondisi terkini sehingga Pasal yang di Uji Materikan oleh RCTI & iNewsTV tdk perlu terjadi," kata Roy dalam cuitannya di Twitter, Kamis (27/8/2020).

Dia mengatakan kebebasan berekspresi diperlukan dalam iklim demokrasi. "Namun, aturan hukum tetap diperlukan agar tidak absolut," tuturnya.

Baca: Jika Gugatan UU Penyiaran Dikabulkan MK, Instagram TV Hingga Facebook Live Harus Memiliki Izin Siar

Baca: UU Penyiaran Digugat ke MK, Fraksi PKS Sarankan Percepat Revisi

Roy saat dihubungi wartawan menambahkan gugatan RCTI terkait uji materi UU Penyiaran merupakan hak dari pihak penggugat.

Jika UU Penyiaran dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka pemerintah wajib melaksanakan putusan tersebut.

"Saya sih melihatnya sah-saja saja RCTI dan iNews sebagai entitas bisnis penyiaran melakukan uji materi tersebut. Perkara pemerintah punya ‘posisi’ sendiri, itu memang sudah tupoksinya," ungkap Roy.

Roy melanjutkan ketika gugatan uji materi UU Penyiaran itu berguna untuk masyarakat banyak dan melindungi hak rakyat, maka tidak menjadi masalah.

Baca: RCTI Trending di Twitter: Isi Gugatan ke MK hingga Pengguna Medsos Terancam Tak Bisa Siaran Live

Terlebih, RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia tentu menginginkan keadilan dalam melakukan siaran di era digital saat ini. "Bagi saya, sepanjang bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat, go on," kata Roy.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menambahkan, meski ada pengamat media sosial yang berpendapat lain, itu karena memang yang bersangkutan hanya menonjolkan kebebasan ekspresi.

Namun intinya, semua yang berhubungan dengan akses yang bisa diterima publik memang tetap harus ada aturannya. "Tidak bisa dengan alasan-alasan kebebasan ekspresi begitu, terus liar tanpa aturan," tambah Roy.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas