Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah beragam vendor ponsel berteriak karena ponsel-ponsel resmi yang beredar di pasar ada yang terblokir dan tidak mendapat layanan selular, kini muncul desakan dari berbagai kelompok dan pengamat selular yang mendorong agar sistem ini dimatikan atau di-loss dulu dan dibereskan secara internal sampai benar-benar siap.

Kemudian mesin CEIR bisa dinyalakan lagi daripada penyelesaiannya hanya tambal sulam, yang nanti akan menjadi masalah baru.

Persoalan semakin runyam ketika Tanda Pendaftaran Produk (TPP) tidak bisa masuk ke Centralized Equipment Identity Register (CEIR) karena mesin CEIR penuh.

Desakan untuk mematikan system CEIR tersebut malah mendapat reaksi negatif karena ditolak oleh Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI).

Hasan Aula, Ketua APSI menyebut mematikan mesin CEIR adalah usulan konyol yang akan berujung pada ketidakpastian hukum.

Baca juga: Imbas Mesin CEIR Penuh, Ponsel Resmi Jadi Terblokir dan Tak Bisa Daftar IMEI Baru

Tidak jelas lagi, mana ponsel resmi dan mana ponsel yang illegal.

“Mematikan mesin CEIR untuk sementara waktu bukanlah solusi. Itu akan kembali pada system lost controle. Ponsel illegal dan resmi tak bisa lagi dibedakan. Solusinya pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap aturan ini agar meng-upgrade kapasitas daya tampung mesin tersebut. Bukan dimatikan solusinya,” ungkap Hasan Aula.

Baca juga: Ketidaksiapan Mesin CEIR Jadi Alasan HP BM Masih Bisa Dipakai, Pemblokiran Bertahap Mulai Juli

Hasan memaparkan jika secara hitungan dengan industri 50 juta per tahun atau rata-rata IMEI 90 juta setahun bila dimasukkan data IMEI untuk 5 tahun, maka akan terisi 450 juta IMEI.

Kalau sekarang sudah 95% artinya ada IMEI2 yang mungkin belum diproduksi atau direalisasikan maka dalam jangka pendek perlu dilakukan cleansing di CEIR utk IMEI2 yg belum diproduksi atau direalisasikan. 

Sebagaimana diketahui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sebagai pusat pengolahan informasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) hampir penuh.

Adapun upaya yang dilakukan saat ini adalah operator CEIR diminta untuk melakukan cleansing sistem sehingga hanya IMEI aktif yang terdaftar dalam sistem.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika (IET) Kemenperin Dini Hanggandari memaparkan berdasarkan Permenperin No 108 Tahun 2012, pelaku usaha wajib memasukin data realisasi Tanda Pendaftaran Produk (TPP) impor maupun TPP produksi untuk diupload ke dalam sistem CEIR.

"Namun, saat ini kami belum mendapatkan realisasi TPP tersebut sehingga TPP yang ada selama ini sudah kami masukkan ke dalam sistem CEIR. Akibatnya, CEIR menjadi penuh dan dikhawatirkan akan down karena terlalu banyak (data)," jelasnya.