Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Perusahaan telekomunikasi Inggris harus siap membayar denda hingga 10 persen dari omset mereka, yakni sekitar 100.000 poundsterling atau setara 133.140 dolar Amerika Serikat (AS), jika gagal memperketat keamanan pada jaringan mereka di bawah Undang-undang (UU) baru negara tersebut.

Pemerintah Inggris mengatakan bahwa RUU Telekomunikasi tentang keamanan yang diajukan pada hari Selasa lalu, dirancang untuk meningkatkan standar tertentu dari jaringan 5G di Inggris, dan untuk menghilangkan ancaman dari vendor berisiko tinggi.

Kabar tersebut disampaikan Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris lewat sebuah pernyataan.

"Ini akan menjadi langkah signifikan untuk melindungi Inggris dari aktivitas dunia maya yang tidak bersahabat oleh negara atau penjahat (dunia maya). Selama dua tahun terakhir, pemerintah telah mengaitkan berbagai serangan dunia maya dengan aktornya Rusia dan China, serta Korea Utara dan Iran," kata Departemen tersebut.

Baca juga: Huawei Akhirnya Jual Merek Smartphone Honor karena Tekanan Amerika Serikat

Dikutip dari laman Russia Today, Rabu (25/11/2020), menurut Sekretaris departemen tersebut, Oliver Dowden, UU ini akan menjadikan Inggris sebagai salah satu rezim keamanan telekomunikasi terberat di dunia.

Baca juga: Hambat Perkembangan Huawei, Samsung Akan Luncurkan Galaxy S21 Lebih Awal

"Dan memungkinkan kami mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi jaringan kami," tegas Dowden.

UU yang diusulkan ini akan memberikan kekuasaan pada pemerintah Inggris untuk mendenda operator jika mereka menggunakan peralatan Huawei di jaringan 5G negara itu.

Pada hari Selasa kemarin, Huawei kembali membantah tudingan bahwa peralatan dari perusahaan itu menimbulkan risiko keamanan nasional bagi Inggris atau negara lain.

Wakil Presiden perusahaan, Victor Zhang pun kecewa atas keputusan pemerintah Inggris.

"Mengecewakan bahwa pemerintah (Inggris) ingin mengecualikan Huawei dari peluncuran 5G," kata Zhang.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah Inggris hanya bernuansa politis saja.

"Keputusan ini bermotif politik dan tidak didasarkan pada evaluasi risiko yang adil. Itu tidak melayani kepentingan terbaik siapapun, karena itu akan membawa Inggris ke jalur lambat digital dan membahayakan agenda pemerintah untuk menaikkan level," tegas Zhang.

Inggris sebelumnya memang mengizinkan Huawei ambil bagian dalam pembangunan jaringan 5G negara itu, namun kemudian melarang penggunaan peralatan yang dibuat oleh raksasa teknologi asal China ini di jaringan telepon seluler 5G mulai akhir 2027.

Pemerintah Inggris memiliki alasan terkait kekhawatiran bahwa sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) pada perusahaan China tersebut membuat perusahaan itu tidak akan menjadi pemasok yang dapat diandalkan.

Operator Inggris tidak akan dapat membeli peralatan yang dibuat oleh Huawei mulai akhir tahun ini.

AS telah lama mendorong dan bahkan menawarkan uang kepada sekutunya untuk meminta mereka menghindari penggunaan teknologi China dan menyingkirkan Huawei, salah satu pemasok peralatan 5G terkemuka dunia.