TRIBUNNEWS.COM - Pemerataan program digitalisasi menjadi tantangan industri telekominukasi nasional. Meski industri telekomunikasi tumbuh 5,1 persen pada 2021 terkendala pada pemerataan masih ditemukan di mana-mana.

Daerah-daerah yang terdepan, terluar dan tertinggal masih terkendala dalam penyediaan layanan internetnya.

Dalam catatan (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, setidaknya masih ada 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses internet.

BAKTI Kominfo menargetkan tahun 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik di mana sebanyak 7.904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G.

Pembangunan infrastruktur jaringan 4G ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya mendorong ekonomi digital hingga ke daerah pelosok Indonesia.

Direktur Sumberdaya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, mengajak  memanfaatkan teknologi selular untuk meningkatkan peradaban dan desa.

Baca juga: Akses Internet di Jayapura Papua Terputus, Warga : Telepon Biasa saja Terputus-putus

“Fokus utama BAKTI Kominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan, dan terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh operator selular,”ungkap Fadhilah Mathar dalam keterangan persnya belum lama ini.

Baca juga: PUPR: Penerapan IoT di Sektor Infrastruktur Terhambat Koneksi Internet

Dalam hal ini pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk mencapai target yang akan dicapai, salah satunya oleh Lintasarta, perusahaan penyedia jaringan dan solusi telekomunikasi.

Lintasarta bersama konsorsiumnya mendapat kesempatan untuk membangun 1795 BTS (base transceiver station) di kawasan Papua Barat dari total 7000-an BTS yang menjadi target BAKTI Kominfo di seluruh Indonesia.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh para penyedia jaringan selain kendala geografis, tingkat keamanan di lokasi, transportasi, dan minimnya pasokan listrik turut menjadi kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Marketing and Solution Lintasarta, Ginanjar.

“Cara untuk menjangkau lokasi sangat menantang, hal ini menyebabkan biaya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan membangun BTS di daerah non 3T,” tambahnya.

Guna menyikapi kendala lapangan, BAKTI Kominfo mengadakan pendekatan dengan pemda setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus.

BAKTI Kominfo merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu BAKTI Kominfo bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya.

Di Indonesia Timur, pembangunan infrastruktur harus menghadapi kelebatan hutan Papua, logistik yang kerap dihadang gelombang besar. Sebaliknya, angka permintaan pun masih cukup minim.

Dia mengatakan, Bakti menjalankan misi memperluas layanan internet terutama dalam program USO (Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika.

Layanan konkretnya seperti program Akses Internet untuk Desa. Layanan ini menyediakan akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Bakti juga menyediakan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah blankspot. Program ini juga menjangkau wilayah 3T.