Melapor dan belum direspons

Sebagaimana dihimpun KompasTekno dari TheRecord, Sabtu (11/9/2021), Insikt Group sendiri mengklaim telah melaporkan temuan mereka yang disebutkan di atas tadi kepada otoritas terkait di Indonesia sebanyak dua kali, yaitu pada Juni dan Juli 2021 lalu.

Namun, otoritas Tanah Air tersebut, dikatakan Insikt Group, tidak memberikan umpan balik atas laporan peretasan tersebut.

Meski demikian, seorang sumber mengatakan kepada Insikt Group bahwa pihak terkait telah menempuh sejumlah langkah untuk mengidentifikasi dan membersihkan sistem yang berhasil dibobol tadi.

Namun, beberapa hari setelah informasi dari sumber tersebut menyeruak, para peneliti dari Insikt Group meyakini bahwa mereka masih bisa mendeteksi bahwa jaringan internal yang sebelumnya dibobol masih tersambung dengan server Mustang Panda.

Tindakan Memalukan

Peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis menilai, peretasan jaringan terhadap 10 kementerian dan lembaga milik Pemerintah Indonesia yang diduga dilakukan hacker China sebagai peristiwa yang memalukan.

"Tentu saja ini insiden sangat memalukan bagi Pemerintah Indonesia, di mana sistem keamanan siber masih memiliki celah yang bisa ditembus oleh hacker China," ujar Beni melalui pesan singkat, Senin (13/9/2021) seperti dikutip dari Kompas.com.

Dalam peristiwa ini, salah satu lembaga yang diduga mendapat peretasan jaringan adalah Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut Beni, pembobolan jaringan BIN telah memperlihatkan betapa sistem keamanan siber negara masih mudah diterobos dan diakses secara ilegal.

Ia menyebut pembobolan tersebut tentu saja telah merugikan bagi keamanan nasional

"Karena kita tidak tahu informasi dan data strategis apa saja yang telah diambil oleh si pembobol siber. Terutama informasi atau data milik BIN, karena sifatnya sangat rahasia," kata dia.

Di samping itu, Beni menyebut bahwa peristiwa peretasan ini sangatlah tidak wajar di tengah kampanye dan klaim Pemerintah Indonesia terkait adaptasi pada era teknologi 4.0.

Menurut dia, kampanye yang digencarkan Pemerintah Indonesia seharusnya dibarengi dengan persiapan infrastruktur keamanan siber yang dipersiapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hal ini dilakukan agar BSSN dapat diandalkan bagi pengamanan informasi strategis milik negara.

"Seharusnya ada sistem pengamanan yang berlapis dan tidak mudah ditembus," kata dia.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com