Data Negara Dibocorin Bjorka, BSSN Minta Masyarakat Tenang dan KPU Tingkatkan Keamanan Data Pemilih
Masyarakat diminta tenang karena tidak ada satu pun sistem elektronik pemerintah yang terganggu ataupun terkena serangan siber.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Seno Tri Sulistiyono
"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu," ucapnya.
"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan belum ada situasi yang berbahaya terkait adanya kebocoran data itu.
Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait itu.
"Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini," ungkapnya.
Terpisah, Mabes Polri hingga kini belum melakukan langkah hukum terkait adanya isu kebocoran data pejabat negara oleh hacker alias peretas Bjorka.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut hingga kini pihaknya masih menunggu adanya laporan terkait itu.
"Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) masih menunggu laporan dan monitor," kata Dedi saat dikonfirmasi.
Senada dengan Dedi, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah juga menyebut belum ada langkah apapun dari Polri terkait hal itu.
"Enggak ada (tindakan). Silakan langsung ke instansi itu masing-masing ya," ucap Nurul kepada wartawan di Mabes Polri.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi KPU RI yang berhubungan dengan data pribadi.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU RI Idham Holik ketika ditemui di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
"Kami tentunya sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2024 ke depan kami akan prioritaskan tentang keamanan data," ujar Idham.
Baca juga: Akun Twitter Kembali Ditangguhkan, Hacker Bjorka: Aku akan Beristirahat Sekarang
"Tadi hal tersebut juga sempat memuka dalam RDP dengan Komisi II DPR RI," tambahnya.
