TRIBUNNEWS, JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta saat isu maraknya kebocoran data pemerintah sedang mencuat.

Ia meminta, masyarakat untuk tenang karena tidak ada satu pun sistem elektronik pemerintah yang terganggu ataupun terkena serangan siber.

“Begini ya, sekarang saya mesti tanya, ada sistem elektronik yang terganggu ndak di republik ini,” kata Hinsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin(12/9/2022).

Baca juga: Motif Bjorka Dinilai Bermuatan Politik, Pengamat Minta Pemerintah Jangan Sibuk Saling Tuding

“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya,” tambahnya.

Hinsa enggan menjelaskan lebih jauh terkait maraknya kebocoran data, termasuk bocornya data pribadi sejumlah menteri.

Ia mengatakan akan dijelaskan nanti di kantornya.

“Jadi nanti saya jelaskan karena itu kan teknis ya. nanti saya jelaskan,” tuturnya.

Hinsa tidak menjawab ketika disinggung mengenai lemahnya keamana siber
pemerintah karena banyaknya data yang bocor.

Ia hanya mengatakan bahwa sistem siber masih bisa diakses namun datanya bocor.

“Itu nanti dijelaskan. Tetap bisa akses tapi bocor datanya,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini.

Mahfud menyebut dirinya sudah mendapat laporan terkait dengan adanya peretasan data negara tersebut dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

"Soal anu ya, bocornya data negara lah. Itu nanti masih akan, kita, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi VII saya, terjadi di sini, di sini, di sini," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Baca juga: Apa Itu Doxing? Aksi Hacker Bjorka yang Menimpa Menkominfo Johnny G Plate

Meski begitu, Mahfud menyebut data negara yang bocor itu sejauh ini tidak ada dokumen yang bersifat rahasia dan sudah diketahui khalayak umum.

"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu," ucapnya.

"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," sambungnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan belum ada situasi yang berbahaya terkait adanya kebocoran data itu.

Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait itu.

"Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini," ungkapnya.

Terpisah, Mabes Polri hingga kini belum melakukan langkah hukum terkait adanya isu kebocoran data pejabat negara oleh hacker alias peretas Bjorka.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut hingga kini pihaknya masih menunggu adanya laporan terkait itu.

"Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) masih menunggu laporan dan monitor," kata Dedi saat dikonfirmasi.

Senada dengan Dedi, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah juga menyebut belum ada langkah apapun dari Polri terkait hal itu.

"Enggak ada (tindakan). Silakan langsung ke instansi itu masing-masing ya," ucap Nurul kepada wartawan di Mabes Polri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi KPU RI yang berhubungan dengan data pribadi.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU RI Idham Holik ketika ditemui di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

"Kami tentunya sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2024 ke depan kami akan prioritaskan tentang keamanan data," ujar Idham.

Baca juga: Akun Twitter Kembali Ditangguhkan, Hacker Bjorka: Aku akan Beristirahat Sekarang

"Tadi hal tersebut juga sempat memuka dalam RDP dengan Komisi II DPR RI," tambahnya.

KPU RI kini telah membentuk gugus tugas keamanan siber dan akan akan terus mengkoordinasikan terkait kemanan data.

"Kami kan juga sudah membentuk gugus tugas keamanan siber. Nah nanti kami akan koordinasikan dengan gugus keamanan siber," jelas Idham.

Lebih lanjut Idham mengatakan semua pihak yang bermain-main dengan data mining atau hacking akan berhadapan dengan penegak hukum Indonesia.

Diketahui, beberapa waktu lalu ada dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU yang diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka'.

Baca juga: Polri Tunggu Laporan soal Dugaan Adanya Kebocoran Data oleh Hacker Bjorka

Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username Bjorka dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).

Kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir.

Di mana Bjorka juga merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator, serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN). (Tribun Network/abd/fik/mar/wly)