TRIBUNNEWS.COM - Dalam pembaruan baru-baru ini, Twitter mengatakan akan terbuka untuk pengguna di negara tertentu membeli status verifikasi centang biru.

Nantinya, para pengguna akan menggunakan layanan Twitter Blue, yang bakal dikenakan biaya layanannya.

Setelah pengambilalihan oleh Elon Musk, Twitter memberlakukan biaya layanan verifikasinya lewat Twitter Blue sebesar 7,99 dolar atau sekitar Rp124 ribu-an.

Perubahan kebijakan tersebut kontroversial, di tengah kekhawatiran bahwa platform tersebut dapat dibanjiri akun palsu.

Centang biru yang dicari sebelumnya hanya tersedia untuk individu dan organisasi terkenal atau berpengaruh - yang diminta untuk membuktikan identitas mereka.

Dikutip dari BBC, verifikasi tersebut sebagai tanda bahwa profil tersebut asli, dan merupakan alat utama untuk membantu pengguna mengidentifikasi informasi yang dapat diandalkan di platform.

Baca juga: Elon Musk Beri Pesangon 3 Bulan Gaji ke Karyawan yang Di-PHK, Ngaku Twitter Rugi Rp62 Miliar/Hari

Perubahan kebijakan dapat memicu kekhawatiran bahwa tokoh pemerintah, selebritas, jurnalis, dan merek dapat ditiru oleh pengguna mana pun yang bersedia membayar biaya bulanan.

Musk, orang terkaya di dunia, tampaknya ingin mendiversifikasi pendapatan Twitter, setelah dia mengakuisisi perusahaan tersebut akhir bulan lalu dalam kesepakatan senilai 44 miliar dolar.

Pada hari Jumat, miliarder itu mengatakan Twitter telah kehilangan lebih dari 4 juta dolar per hari.

Elon Musk juga bersikeras bahwa hal ini membuatnya "tak banyak pilihan" selain memecat setengah dari pegawai Twitter.

Pemecatan tersebut, telah menyebabkan spekulasi bahwa Twitter dapat mempermudah upayanya dalam moderasi konten.

Baca juga: Mantan CEO Twitter Meminta Maaf kepada Staf Pasca PHK Besar-besaran

Namun, Musk bersikeras bahwa sikap perusahaan terhadap bahan berbahaya tetap "sama sekali tidak berubah".

Pada hari Sabtu, seorang Komisaris Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, mendesak Musk untuk "memastikan bahwa hak asasi manusia adalah pusat pengelolaan Twitter".

Intervensi PBB yang tidak biasa menunjuk pada pemecatan seluruh tim hak asasi manusia Twitter, dengan mengatakan ini "bukan awal yang menggembirakan" di bawah kepemilikan Musk.