Elon Musk mengatakan amnesti untuk akun yang diblokir dimulai minggu depan setelah mayoritas suara dalam jajak pendapat di akunnya mendukung langkah tersebut.

Elon Musk telah mengunggah jajak pendapat pada Rabu (23/11/2022) menanyakan apakah amnesti umum harus ditawarkan ke akun asalkan mereka tidak "melanggar hukum atau terlibat dalam spam yang mengerikan".

Dia tidak merinci undang-undang mana yang dia maksud.

Baca juga: Kekayaannya Turun 100 Miliar Dolar AS, Elon Musk Tetap Jadi yang Terkaya di Dunia

Lebih dari 3,1 juta suara dicatat oleh jajak pendapat, dengan 72 persen mendukung amnesti.

Mengumumkan hasilnya, Elon Musk men-tweet: Orang-orang telah berbicara. Amnesti dimulai minggu depan.

Dia menambahkan "Vox Populi, Vox Dei", sebuah frasa Latin yang berarti "suara rakyat [adalah] suara Tuhan".

Pengumuman Elon Musk datang beberapa hari setelah dia mengaktifkan kembali akun Trump serta akun psikolog Kanada Jordan Peterson, mantan kickboxer profesional Andrew Tate, yang pandangan misoginisnya yang ekstrem menyebabkan larangan Twitter pada tahun 2017.

Twitter juga membuka blokir akun rapper Amerika Serikat (AS) Ye, sebelumnya Kanye West, yang dikenai sanksi bulan lalu karena mengunggah komentar antisemit.

Center for Countering Digital Hate (CCDH), sebuah kelompok kampanye, mengatakan "penyebar super" konten kebencian akan mendapat manfaat dari langkah tersebut.

CCDH mendesak pengiklan, banyak di antaranya telah menghentikan pengeluaran untuk platform tersebut, untuk berhenti mendanai Twitter.

"Penyebar kebencian, pelecehan, dan pelecehan akan menjadi satu-satunya orang yang mendapat manfaat dari keputusan terbaru oleh Twitter ini," kata Imran Ahmed, kepala eksekutif CCDH, dikutip The Guardian.

"Pilihan untuk pengiklan tidak pernah terlalu mencolok: tetap bertahan dan mendukung Elon Musk, atau melindungi merek mereka dan memastikan dana pemasaran mereka tidak digunakan untuk memungkinkan penyebaran kebencian, pelecehan, dan disinformasi."

Angelo Carusone, presiden kelompok kampanye AS Media Matters, yang memantau salah informasi konservatif, mengatakan bahwa mencabut blokir akan mengubah Twitter menjadi "mesin radikalisasi".

(Tribunnews.com/Rica Agustina)