TRIBUNNEWS.COM - Microsoft berjanji akan menghadirkan game Call of Duty (CoD) ke konsol Nintendo dalam 10 tahun mendatang jika proses akuisisi Activision Blizzard berhasil.

Komitmen ini disampaikan langsung oleh CEO Microsoft Gaming, Phil Spencer.

"Microsoft berkomitmen untuk membantu menghadirkan lebih banyak game ke lebih banyak orang, bagaimanapun mereka memilih untuk bermain," kata Phil, Rabu (7/12/2022) dikutip dari engadget.com.

Sebelumnya Phil mengatakan bahwa perusahaan bermaksud memperlakukan Call of Duty seperti Minecraft yang tersedia di seluruh platform.

Phil juga akan senang jika CoD dapat dimainkan di Switch.

Komitmen 10 tahun mendatang berpotensi Microsoft juga akan menghadirkan CoD di konsol-konsol penerus Switch.

Lebih lanjut, Spencer mengatakan bahwa Microsoft akan terus menawarkan CoD di Steam, bersama dengan Xbox setelah kesepakatan selesai.

Baca juga: Berantas Jasa Unlock IMEI, Kementerian Perdagangan Awasi Marketplace Tiap Minggu

Merger Microsoft dan Activision

Federal Trade Commission (FTC) diperkirakan akan membahas akuisisi Microsoft terhadap Activision dalam pertemuan tertutup pada Kamis mendatang.

Artinya merger Microsoft dan Activision kini tinggal menunggu persetujuan dari FTC.

Berdasarkan laporan beberapa waktu lalu, Lembaga perlindungan Amerika ini khawatir pembelian tersebut akan memberi Microsoft keuntungan yang tidak adil dan akan mengurangi persaingan di pasar.

Presiden Microsoft Brad Smith sangat mendukung akuisisi ini karena akan memberikan dampak baik untuk para gamer.

Menurutnya, jika FTC menolak akuisisi ini akan menjadi kesalahan besar dan malah akan merusak persaingan di industri.

Smith juga mengatakan bahwa Microsoft juga menawarkan penentang paling keras untuk merger, Sony untuk menjalin kesepakatan selama 10 tahun.

Dengan kesepakatan itu akan membuat semua rilis CoD baru akan tersedia di PlayStation pada hari yang sama saat dirilis untuk Xbox.

"Kami terbuka untuk memberikan komitmen yang sama ke platform lain dan membuatnya dapat ditegakkan secara hukum oleh regulator di AS, Inggris, dan Uni Eropa," katanya.

(Tribunnews.com/Fajar)