Namun, pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh Soeharto tidak menyetujui dan menerbitkan larangan untuk mendukung Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB), 2-6 Desember 1993, di Asrama Haji Sukolio, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan dari pemerintah itupun berbalik terbalik dengan keinginan dari peserta KLB.

Kemudian, secara de facto Megawati Soekarnoputri dinobatkan menjadi ketua umum DPP PDI periode 1993-1998.

Pada Musyawarah Nasional di Jakarta, 22-23 Desember 1993, nama Megawati Soekarnoputri dipastikan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan secara de jure.

Sebagai informasi, konflik internal pun terus terjadi hingga diadakannya Kongres di Asrama Haji Medan, 22-23 Juni 1996, dan Suryadi diplih pemerintahan Soeharto menjadi Ketum DPP PDI.

Setelah itu kembali terjadi konflik yang kali ini bentrok antara pendukung Megawati Soekarnoputri dan kubu dari Suryadi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Hal itu terjadi saat pendukung Megawati Soekarnoputri sedang menggelar Mimbar Demokrasi, pada 27 Juni 1996, peristiwa itu dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli.

Saat di bawah pimpinan Suryadi, PDI hanya mendapatkan 11 kursi di DPR dan tahun 1998 pemerintahan Soeharto pun lengser.

Pimpinan Megawati Soekarnoputri pun semakin kuat, dan kembali ditetapkan menjadi Ketum DPP PDI di Kongres ke-V di Bali, untuk periode 1998-2003.

Berselang satu tahun menjabat, Megawati Soekarnoputri pun mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999.

PDI Perjuangan kembali melakukan Kongres I di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah pada 27 Maret-1 April 2000 dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP 2000-2005.

Megawati Soekarnoputri pun kembali dikukuhkan menjadi Ketum PDIP pada periode 2015-2020 pada Kongres IV di Bali pada 8-12 2015.

(Tribunnews.com/Pondra Puger)