Ia menyebutkan perlu pedoman nasional etika AI di Indonesia meliputi inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, dan perlindungan data pribadi, serta usulan strategi untuk mengatasi dampak negatif AI.

"Dampak negatif AI seperti deepfake atau penipuan chatbot inilah yang menekan kita untuk mengembangkan etika AI."

"Kita perlu memastikan bahwa teknologi AI dapat dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab," kata Asep.

Sementara itu, Presiden INAPR sekaligus dosen Unpad, Intan Nurma Yulita mengatakan, kolaborasi global dalam penelitian AI sangat penting untuk mengembangkan solusi komprehensif, memanfaatkan keragaman pengalaman, dan perspektif lintas budaya untuk mendorong pendekatan inovatif.

Pendekatan kolaboratif ini didorong oleh berbagai keahlian dan pengalaman. Tidak hanya mendorong inovasi kreatif, tetapi juga berkontribusi dalam mengatasi tantangan global.

Termasuk tantangan yang terkait dengan kesehatan masyarakat dan kesenjangan.

Di sisi lain, menurut data dari Bappenas yang disinggung Co-founder dan CEO LEGIS, Elang Adhyaksa, sebanyak 20-45 juta lapangan pekerjaan diperkirakan akan muncul di Indonesia sebagai akibat digitalisasi.

Menurut Elang, ada beberapa pekerjaan yang memang digantikan atau ditambah oleh AI.

Namun ada pula sejumlah pekerjaan baru yang bermunculan berkat efisiensi penggunaan AI.

Hal ini terjadi karena AI memaksa manusia mengembangkan keterampilan baru dan membuka banyak sumber daya yang baru.

"Manusia tidak akan tergantikan oleh AI. Manusia akan digantikan oleh manusia lain yang menggunakan AI," tegasnya. (*)