TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim komunikasi Pemerintah diimbau aktif memantau perkembangkan Isu publik terkini yang terekspos di media sosial (medsos) agar bisa menyusun strategi komunikasi dan program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

Direktur Tata Kelola Dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktur TKKKP Kominfo), Hasyim Gautama mengatakan, penyusunan strategi komunikasi yang efektif oleh humas pemerintah tidak bisa lepas dari isu publik yang beredar luas di media sosial.

"Karena media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari,” ujar Hasyim Gautama di acara Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Malang, Jawa Timur, Rabu (24/7/2024).

Hasyim mengatakan, ada beberapa alasan mengapa monitoring isu di media sosial menjadi penting dilakukan oleh tim komunikasi pemerintah.

Baca juga: Bawaslu: Penyebaran Hoaks Berpotensi Marak Terjadi di Pilkada 2024

Pertama, media sosial membantu Pemerintah mendapatkan gambaran nyata tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah.

“Dengan memantau sentimen publik, pemerintah dapat menilai reaksi masyarakat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,” kata Hasyim seperti dikutip dari keterangan pers tertulis.

Kedua, isu yang muncul di media sosial sering kali menjadi indikasi awal dari potensi krisis atau masalah yang lebih besar. Dengan memahami tren ini, humas pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan preventif sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar dan sulit diatasi.

Ketiga, media sosial memberikan pemerintah kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan warga negara, menyampaikan informasi penting, mengklarifikasi kebijakan, dan menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat dengan cepat dan efisien.

“Karena itu, monitoring isu publik di media sosial menjadi penting sebagai bahan penyusunan strategi komunikasi publik pemerintah yang efektif,” ujar Hasyim.

Mengacu pada hasil kajian Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kominfo pada 2023, didapatkan fakta bahwa saat ini monitoring isu yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan daerah (K/L/D) dijalankan dengan standar berbeda-beda.

Sebagian besar menggunakan aplikasi berbayar dari pihak ketiga dan sebagian lainnya yang melakukan monitoring secara manual.

Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan dalam menangani isu-isu publik yang strategis.

Hasyim menambahkan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik saat ini tengah merencanakan pembangunan platform monitoring isu publik untuk Kementerian/Lembaga dan Dinas Kominfo.

Platform ini diharapkan dapat juga digunakan secara luas untuk keperluan kehumasan dan komunikasi publik, serta dapat membantu pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) seluruh Indonesia untuk dapat mengetahui isu yang menjadi perhatian publik.

“Kesadaran akan pentingnya memahami isu yang berkembang di media sosial akan membantu pemerintah untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani Masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan bimtek ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, M. Syailendra, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Communication Strategist dari Reputasia Fardila Astari dan CEO Nolimit sekaligus ahli analisis media sosial Aqsath Rasyid Naradhipa.