TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebutuhan akan keamanan siber semakin mendesak seiring dengan meningkatnya serangan ransomware yang dioperasikan oleh manusia. 

Berdasarkan Microsoft Digital Defense Report 2024, serangan tersebut meningkat hingga 2,75 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Lebih dari 90 persen  insiden yang berujung pada tuntutan tebusan, pelaku memanfaatkan perangkat yang tidak dikelola dalam jaringan organisasi untuk mendapatkan akses awal atau mengenkripsi aset-aset kritis secara remote.

Baca juga: BCA Nyatakan Data Nasabah Aman dari Serangan Ransomware 

Tren ini menegaskan pentingnya penerapan langkah keamanan yang komprehensif, pembaruan perangkat lunak secara berkala, serta kolaborasi erat antar pemangku kepentingan guna melindungi lanskap digital Indonesia dari ancaman yang semakin canggih.

Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI), Lie Heng menekankan bahwa dalam menghadapi tantangan ini, penggunaan perangkat lunak asli menjadi praktik terbaik bagi instansi pemerintah dan swasta.

"Dengan menstandarisasi langkah perlindungan, memastikan pembaruan keamanan secara berkala, dan menjaga kepatuhan terhadap standar keamanan siber yang terus berkembang, kita dapat memperkuat ketahanan digital," ujarnya, Rabu (26/3/2025).

Baca juga: BRI Tegaskan Tidak Ditemukan Serangan Ransomware Terhadap Sistem Perbankan

Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung transformasi digital nasional, SMI baru saja ditunjuk untuk mendukung sebuah instansi pemerintah melalui distribusi lebih dari 10.000 unit perangkat Windows 11 Pro asli dengan lisensi resmi dari Microsoft.

Penunjukan ini mencerminkan komitmen SMI dalam mempercepat kemajuan digital Indonesia dengan mengedepankan keamanan siber yang tangguh dan keunggulan operasional melalui solusi perangkat lunak asli. 

Penggunaan perangkat lunak asli menjamin dukungan teknis optimal, pembaruan sistem yang rutin, serta mitigasi kerentanan secara cepat. 

Dengan demikian, risiko yang dapat mengganggu operasional organisasi dapat diminimalkan, sementara data vital publik tetap terlindungi.

Pendekatan visioner ini semakin relevan mengingat berakhirnya dukungan untuk Windows 10 yang dijadwalkan pada 14 Oktober 2025. Hal ini mendorong instansi pemerintah maupun swasta untuk segera beralih ke platform yang lebih aman, seperti Windows 11 Pro.

Baca juga: Pasca Serangan Ransomware ke Server PDN, Upaya Pemulihan Dilakukan Hati-hati

"Transisi ke Windows 11 Pro bukan sekadar pembaruan perangkat lunak, melainkan langkah inovatif untuk melindungi infrastruktur digital pemerintah serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan," tambahnya.

Sebuah studi oleh Forrester pada Desember 2022 menunjukkan bahwa organisasi yang melakukan upgrade ke Windows 11 Pro dapat meraih pengembalian investasi hingga 250 persen dalam tiga tahun. Selain itu, Windows 11 Pro menawarkan kompatibilitas aplikasi sebesar 99,7 persen dan mampu mengurangi waktu penerapan perangkat hingga sekitar 25 persen.

Tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kinerja, Windows 11 Pro juga memperkenalkan standar keamanan baru melalui fitur-fitur mutakhir seperti Windows Hello, Enkripsi Perangkat, Virtualization-Based Security (VBS), Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI), dan Secure Boot. Langkah keamanan ini menjadi semakin penting mengingat instansi pemerintah dihadapkan pada tantangan siber yang semakin kompleks.