TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maraknya deepfake berupa audio, foto, dan video hasil manipulasi akal imitiasi atau AI jadi perhatian lembaga penyelenggara pemilu.

Pasalnya, penggunaan AI bisa disalahgunakan dalam proses Pemilu 2029.

“Nanti ada orang yang kemudian menggunakan, nih misalnya si calon, padahal bukan dia yang ngomong, tapi sudah tersebar, terbukti pidananya,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Kampanye dalam pemilu, lanjut Bagja, merupakan pertarungan citra bagi para peserta. Jika olahan AI tersebar luas, maka akan sulit untuk menanganinya.

“Tapi image yang muncul kan sudah enggak bisa kehapus. Kan namanya kampanye kan pertarungan image. Kalau image anda sudah rusak ya susah untuk mengembalikannya,” tutur dia.

Teknik dan regulasinya saat ini tengah dipersiapkan oleh Bawaslu sembari menunggu peraturan presiden yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Terpisah, Anggota KPU RI Iffa Rosita menyebut permasalahan AI ini sebagai tantangan ke depan bagi penyelenggara pemilu.

“Jadi kalau saya menilainya itu challenge buat kita, buat kita semua,” kata dia.

Meski di satu sisi KPU dan Bawaslu masih belum duduk bersama membahas soal penggunaan AI dalam pemilu, Iffa berharap hal ini menjadi fokus penting yang akan digodok dalam pengaturan regulasi berikutnya.

“Jadi mungkin nanti ke depan apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu sepertinya kita perlu duduk bareng deh,” ucap Iffa.

Baca juga: Ratusan Selebriti Jepang Jadi Korban Deepfake Porno Berbasis AI, Polisi Tangkap Pelaku

“Jadi bukan hanya disampaikan pada forum-forum tapi ada pertemuan memang khusus membahas terkait ini. Tapi ini tentu jadi barang buat kami ke depan,” pungkasnya.