Ringkasan Berita:

• Prancis hentikan penggunaan Zoom dan Microsoft Teams demi kedaulatan serta keamanan digital nasional.
• Platform lokal Visio dipilih untuk lindungi komunikasi pemerintah dari risiko pengawasan asing.
• Peralihan ke Visio dinilai lebih hemat biaya dan kurangi ketergantungan teknologi Amerika Serikat.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Prancis mengumumkan tidak akan lagi menggunakan platform video conference Zoom buatan Amerika Serikat mulai 2027 di seluruh instansi pemerintahan.

Langkah ini menjadi bagian strategi Prancis untuk menghentikan penggunaan penyedia perangkat lunak asing, khususnya dari Amerika Serikat.

Prancis ingin merebut kembali kendali atas infrastruktur digital yang bersifat krusial.

Selain itu, masalah keamanan juga menjadi satu faktornya.

Platform Zoom Meeting maupun Microsoft Teams, tidak akan lagi digunakan pemerintah Prancis.

Dilansir Euronews, sebagai gantinya, Prancis akan menggunakan platform konferensi video buatan dalam negeri, Visio.

“Tujuannya adalah mengakhiri penggunaan solusi non-Eropa dan menjamin keamanan serta kerahasiaan komunikasi elektronik publik dengan mengandalkan perangkat yang kuat dan berdaulat,” ujar Menteri Layanan Sipil dan Reformasi Negara Prancis, David Amiel, Senin lalu.

Adapun platform Visio telah diuji coba selama satu tahun dan saat ini memiliki sekitar 40.000 pengguna.

Tentang Visio

Visio merupakan bagian dari rencana Suite Numérique Prancis, yakni ekosistem digital berdaulat yang dirancang untuk menggantikan layanan daring asal AS seperti Gmail dan Slack.

Perangkat-perangkat ini ditujukan bagi aparatur sipil negara dan tidak diperuntukkan bagi penggunaan publik maupun perusahaan swasta.

Baca juga: WhatsApp Luncurkan Strict Account Settings untuk Privasi Lebih Kuat

Platform ini juga dilengkapi fitur transkrip rapat dan identifikasi pembicara berbasis kecerdasan buatan, yang menggunakan teknologi dari perusahaan rintisan Prancis, Pyannote.

Visio juga dihosting pada infrastruktur sovereign cloud milik perusahaan Prancis, Outscale, yang merupakan anak usaha dari perusahaan perangkat lunak Prancis, Dassault Systèmes.

Pemerintah Prancis menyatakan bahwa beralih ke Visio berpotensi memangkas biaya lisensi dan menghemat hingga €1 juta per tahun untuk setiap 100.000 pengguna.

Dilaporkan Politico, Visio sudah digunakan oleh 40.000 pegawai, termasuk sebagian besar kementerian dan beberapa lembaga di bawahnya, seperti Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis.

Kebijakan ini juga diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran Eropa terhadap ketergantungan berlebihan pada infrastruktur teknologi informasi (TI) Amerika Serikat, menyusul gangguan layanan cloud AS tahun lalu.

“Strategi ini menegaskan komitmen Prancis terhadap kedaulatan digital di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik serta kekhawatiran akan pengawasan asing atau gangguan layanan,” kata Amiel.

(Tribunnews.com/Gilang P)