Ringkasan Berita:

• Yunani berencana melarang anak di bawah 15 tahun menggunakan media sosial mulai 2027 untuk melindungi mereka dari dampak negatif digital.
• Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menilai platform media sosial memiliki struktur adiktif yang berbahaya bagi generasi muda.
• Yunani juga mendorong Uni Eropa membuat regulasi bersama karena kebijakan nasional dianggap tidak cukup.

TRIBUNNEWS.COM - Yunani berencana melarang anak di bawah usia 15 tahun mengakses media sosial di masa depan, diumumkan oleh Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis melalui TikTok pada Rabu (8/4/2026).

Dilansir DPA, ia mengatakan bahwa setelah disetujui oleh parlemen, undang-undang baru tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Mitsotakis saat ini memiliki mayoritas kuat di parlemen, sehingga pengesahan aturan ini hampir pasti terjadi.

“Kami memutuskan untuk melangkah maju dengan sesuatu yang sulit tetapi diperlukan,” kata Mitsotakis. Tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

Berbicara langsung kepada pengguna muda, Mitsotakis mengakui bahwa kebijakan ini mungkin akan mendapat penolakan. “Saya yakin banyak dari kalian anak muda akan marah kepada saya sekarang — di usia kalian, saya mungkin juga akan merasakan hal yang sama. Tapi bukan tugas kami untuk menyenangkan,” ujarnya.

Baca juga: Nakes Joget TikTok di Ruang Operasi RSUD Datu Beru Aceh, Pelaku Akhirnya Minta Maaf

Ia menambahkan bahwa jika media sosial menyebabkan stres atau membuat seseorang merasa rendah diri, “maka penting untuk menetapkan batas.”

Mitsotakis juga mengkritik “struktur adiktif” dari banyak platform media sosial yang menurutnya perlu diubah.

Menurutnya, anak-anak dan remaja sering kali tidak memiliki perlindungan terhadap mekanisme platform tersebut, sehingga negara memiliki tanggung jawab khusus dalam hal ini. Ia juga berharap negara-negara anggota Uni Eropa lainnya akan mengikuti langkah Yunani.

Dalam surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Mitsotakis menyerukan adanya kerangka regulasi yang seragam di tingkat Eropa sebelum akhir tahun, karena kebijakan nasional saja dinilai tidak cukup.