"Intinya, meski di Disbudpar ada bidang promosi juga, namun bidang garapannya adalah untuk skala lokal, sedangkan untuk regional, nasional, dan bahkan internasional adalah ranah BPPD," katanya.

Mengenai dukungan anggaran BPPD Kabupaten Bogor melalui APBD yang nilainya baru Rp200 juta setahun, pihaknya berkomitmen akan memberikan tambahan proporsional karena yang dilakukan BPPD sudah menunjukkan hasil.

"Tentu kami juga membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan lain, termasuk dari DPRD yang punya kebijakan menentukan anggaran sehingga tugas dan fungsi BPPD semakin optimal," katanya.

Ketua BPPD Kabupaten Bogor Zainal Saprudin menambahkan bahwa soal alokasi anggaran pihaknya memosisikan diri dalam kapasitas "mengoptimalkan yang ada" dahulu.

"Intinya, kami tidak tergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran pemerintah daerah, namun kita juga mengharapkan dukungan," katanya.

BPPD dibentuk dengan Perbub No. 58 Tahun 2013 dan Keputusan Bupati No. 556/146/Kpts/Per-UU/2014
pada Februari 2014 untuk mempromosikan dan memajukan usaha pariwisata setempat.

Berdasarkan Perbub dan Keputusan Bupati itu Kepala Disbudpar Kabupate Bogor Rachmat Surjana menetapkan tujuh orang sebagai anggota badan itu.

Komposisinya, Ketua dijabat Zainal Sapruddin dari unsur travel dan pariwisata, Wakil Ketua Dr Ir Ricky Avenzora, M.Sc.F.Trop, pakar ekowisata dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Sekretaris Agus Chandra Bayu, dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Infonesia (PHRI), dengan anggota Sunarya dan Makhrus Arizal, dari Perhimpunan Pramuwisata Indonesia (PPI) serta Janter Panjaitan dari unsur pers.