TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menpar Arief Yahya menegaskan pada Tim Percepatan 10 Top Destinasi agar focus pada deregulasi dan infrastruktur pariwisata.

Dua tema itulah yang bisa membuat terobosan dan akselerasi dalam menciptakan 10 Bali-Bali baru di tanah air.

“Deregulasi adalah cara paling efektif mentransformasi bangsa ini, karena tantangan utama kita adalah birokrasi, yang kita perlukan adalah strategi kecepatan untuk melompat dan melakukan percepatan,” tutur Arief Yahya.

Dia mencontohkan deregulasi yang sudah dilakukan Kemenpar adalah kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang saat ini sudah 169 negara, per 2 Maret 2016. Negara Kanguru Australia, negara yang paling potensial, masuk di salah satu daftar BVK itu.

“Pertama 15 negara. Deregulasi pertama menjadi 45 megara, lalu deregulasi tahap kedua 90 negara. Kebijakan BVK ini diproyeksikan akan meningkatkan kunjungan wisman ke Idnonesia pada 2016 sebanyak 1 juta orang, dengan asumsi devisa USD 1,2 Miliar,” jelas Arief Yahya.

Lalu deregulasi kedua, soal penghapusan ketentuan CAIT – Clearance, Approval for Indonesia Territory. Perpres No 105 tahun 2015 tentang kunjungan Perahu Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia yang diundangkan tanggal 30 September 2015, menggantikan Perpres No 79 tahun 2011 dan Prepres No 180 tahun 2014.

“Deregulasi penghapusan CAIT ini diproyeksikan akan meningkatkan kunjungan yacht ke Indonesia dari 750 yacht di 2014, menjadi 5.000 yacht di 2019, dengan perolehan devisa sebesar USD 500 juta,” kata dia.

Deregulasi lain yang sudah dilakukan Kemenpar adalah Cabotage Cruise, atau kapal pesiar asing, yang boleh menaik-turunkan penumpang di lima pelabuhan di Indonesia. Yakni Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Benoa Bali dan Soekarno-Hatta Makassar.

“Nah, di sini diharapkan bisa meningkatkan jumlah cruise berbendera asing yang datang ke Indonesia, dari 400 cruise 2014, menjadi 1.000 cruise di 2019, dan meraup devisa USD 300 juta,” kata Arief Yahya.

Infrastruktur dari dan menuju ke destinasi pariwisata biasanya, kecil, sempit dan penuh bottlenecking. Itulah yang harus disusun oleh Tim Percepatan 10 Top Destinasi, untuk memperoleh impact yang optimal.

“Ini inline dengan spirit Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan dengan infrastruktur dan penyederhanaan peraturan,” ungkap Arief.

Presiden Jokowi juga menyoroti pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat. Mantan Gubernur DKI itu mencontohkan panjang jalan tol saat ini di Tiongkok 60.000 km, setiap tahun dibangun 4.000-5.000 km.

"Kita baru punya 840 km. Oleh sebab itu saya beri target ke Menteri PU dan Perumahan Rakyat selama lima tahun minimal 1.000 km," ucap Presiden saat Peresmian Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV (Krian-Mojokerto) di Mojokerto, Sabtu, 19 Maret 2016.

Presiden juga menjelaskan ruas jalan tol yang diresmikan ini sebenarnya sudah sejak 21 tahun yang lalu dibangun tapi tidak selesai karena pembebasan lahan.

"Meskipun ini baru separuh dan tahun depan harus sudah sambung," ucap Presiden.

Ruas tol Batang-Semarang misalnya, sudah beberapa tahun berhenti, lalu diambil alih.

"Baru minggu lalu diambil alih, BUMN masuk. Insya Allaih 2018 dari Merak-Surabaya sudah nyambung tanpa alasan apapun," tandas Presiden.

Untuk mewujudkan hal ini, Presiden akan terus mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol, sehingga proyek pembangunan jalan tol dikerjakan dalam 24 jam dan 3 shift.

Dalam 6 tahun di Tiongkok dapat membangun jalur kereta api cepat sejauh 16.000 km. Sementara di Indonesia, ucap Presiden, baru mengerjakan kereta cepat yang hanya berjarak 150 km sudah "ramai".

Presiden menggarisbawahi bahwa manfaat dari terbangunnya infrastruktur transportasi maka biaya transportasi menjadi lebih murah.

"Biaya logistik murah dan barang-barang kita lebih kompetitif. Keuntungan terakhir ada di masyarakat karena mendapatkan barang lebih murah," ujar Presiden.

Dua hal besar yang sedang dikerjakan dengan konsentrasi tinggi oleh Presiden, yakni deregulasi dan infrastruktur. 

"Deregulasi agar ada kecepatan bertindak dalam melaksanakan pembangunan," ujar Presiden yang menyebutkan saat ini terdapat 42.000 peraturan, meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya.

"Itulah yang menjerat kita sehingga tidak punya kecepatan dalam memutuskan bertindak di lapangan. Tol Surabaya-Mojokerto Dilalui 12.600 kendaraan setiap hari. Tol Surabaya-Mojokerto atau disebut Tol Sumo sepanjang 36,27 km menghubungkan Kota Surabaya dan Mojokerto. Pembangunannya dibagi dalam empat seksi dengan total biaya sebesar Rp 3,2 triliun. Sedangkan untuk Seksi IV yang diresmikan hari ini, menghabiskan dana sebesar  Rp. 681,52 miliar. Diperkirakan, lalu lintas harian yang akan melintas Tol Sumo diperkirakan sebanyak 12.600 kendaraan per hari,” urainya.

Jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi IV yang memiliki panjang 18,47 km merupakan bagian dari rencana pembangunan jalan tol yang membentang dari Merak sampai Banyuwangi, dengan panjang 1000 km. Untuk ruas tol Surabaya-Mojokerto sendiri, masih tersisa sepanjang 16,04 km yang harus diselesaikan agar dapat beroperasi tahun 2017.