TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Keputusan maskapai AirAsia menghentikan sementara rute penerbangan internasional Bandara Silangit-Kuala Lumpur dengan alasan load factor (faktor muat) harus disikapi serius .

Bagi pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pariwisata, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan 7 Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba, penghentian rute penerbangan internasional itu jadi pemantik melakukan evaluasi menyeluruh tentang produk pariwisata kawasan Danau Toba.

Upaya pemerintah membenahi kawasan Danau Toba guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sangat membutuhkan terobosan yang luar biasa, terutama mendefinisikan produk dan promosi wisata Danau Toba .

Hal ini ditegaskan pemerhati pariwisata Ir.Sanggam Hutapea, MM dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/3), di Jakarta, menanggapi keputusan maskapai AirAsia menghentikan sementara rute penerbangan internasional Bandara Silangit-Kuala Lumpur.

Menurut Sanggam, sejak pemerintah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata, sampai sekarang belum ada bentuk produk wisata kawasan Danau Toba.

" Jujur, sesungguhnya sampai sekarang produk wisata Danau Toba itu belum terdefinisikan dengan bagus. Apa sebenarnya produk wisata Danau Toba, apakah keindahan alam, Kuliner, Budaya , atau yang lain? Kalau kita putuskan produk wisata Danau Toba adalah keindahan alam, maka dititik-titik mana wisatawan harus dibawa. Kalau produk wisata budaya, maka budaya seperti apa yang akan kita tonjolkan," katanya.

Demikian juga fasilitas, Fasilitas apa yang sesungguhnya yang sudah ada di Danau Toba sekarang ? tanyanya sembari mengingatkan bahwa produk wisata itu juga menyangkut fasilitas.

Salah satu fasilitas itu dan ada diseluruh dunia, yakni kuliner.

Di kawasan Danau Toba tempat kuliner ini belum memenuhi. Dia mencontohkan di Bali ada Jimbaran tempat wisatawan makan malam di tepi pantai, dan pada saat makan malam, wisatawan disungguhi tari tarian tradisional dan alunan lagu-lagu. " Fasilitas yang begini belum ada di kawasan Danau Toba," tukasnya.

Padahal, banyak lokasi di kawasan Danau Toba yang bisa dibenahi sebagai tempat kuliner, dan talenta masyarakat di kawasan Danau Toba yang rata rata andalan menyanyi masih ditampilkan .

" Potensi yang dimiliki masyarakat kawasan Danau Toba ini salah satu yang perlu dievaluasi," tandasnya.

Dalam menentukan produk wisata Danau Toba, Sanggam Hutapea mengakui belum melihat banyak peran Pemerintah daerah, khususnya Pemda di wilayah kawasan Danau Toba . Padahal, keberadaan BPODT sebagai wakil pemerintah pusat di kawasan Danau Toba hanya membuat konsep , sedang yang mengeksekusi produk produk itu sejatinya adalah Pemda di kawasan Danau Toba itu sendiri.

Dari sisi promosi, Sanggam mempertanyakan apakah promosi pariwisata Danau Toba dilakukan diluar negeri atau di dalam negeri .

Lazimnya, menurut Sanggam Hutapea, untuk promosi kawasan wisata baru penopangnya itu adalah pasar dalam negeri, kalau pasar luar negeri ( wisatawan manacanegara) butuh waktu.

Karenanya, Sanggam lebih mendorong promosi diintensifkan untuk pasar domestik dengan melakukan rekayasa-rekayasa mendatangkan wisatawan domestik ke Danau Toba.

Adapun bentuk rekayasa yang memungkinkan dilakukan menurut Sanggam dimana 7 pemerintah kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba yakni, Kabupaten Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Tanah Karo, Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara proaktif menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah di provinsi , kabupaten dan kota Se-Indonesia, dan menawarkan kunjungan ke Danau Toba dengan memberikan berbagai kemudahan seperti diskon yang besar untuk penginapan. Kemudian menggencarkan kegiatan kegiatan bagi pelajar dan mahasiswa.

Untuk lebih menarik minat pelajar dan mahasisswa, Sanggam menyarankan Pemda Provinsi Sumatera Utara dan Pemda yang ada di kawasan Danau Toba menyelenggarakan sayambara penulisan tentang proses terjadinya Danau Toba secara ilmiah.

Dan salah satu yang sangat memungkinkan yakni berperan aktif mengimbau diaspora orang Batak yang banyak di perantau, guna datang berwisata ke Danau Toba.

" Pemerintah Provinsi dan kabupaten di Sumut harus bersama mengajak diaspora Batak berwisata ke Danau Toba, " tukasnya.

 Sanggam menegaskan pengembangan kawasan wisata Danau Toba bukan semata mata tugas badan otorita tapi lebih banyak sebagai tugas pemerintah provinsi dan kabupaten dengan melibatkan para pelaku pariwisata seperti pengusaha hotel, restauran ( PHRI), biro perjalanan umum dan tentu masyakarat sekitarnya.

" Jadi perumusan prodak wisata Danau Toba ini harus dikordinasikan BPODT dan dibicarakan seluruh pemerintah daerah supaya semua ambil bagian dan semua merasa memilki. Begitu kita bicara produk maka masyarakat pasti terlibat, di semua wisiata.

Sanggam mengemukakan temuannya di berbagai tempat wisata yang di kunjunginya di Eropa hampir semua ada pengamen. Para pengamen itu dijadwalkan tampil berbagai sudut kota.

Para pengamen itu memang berharap berapa pun diberikan wisatawan yang tertarik dengan musiknya, tetapi para pengamen itu tidak tergantung hidupnya dari berapa yang diberikan wisatawan secara iklas, sebab para pengamen itu sudah mendapatkan honor dari walikota .

Di Tanah Batak ini harus muncul, sebab talenta menyanyi di kalangan masyarakat sangat besar, dan pantas ditampilkan. Tentu, pemerintah daerah harus mengkemasnya dan menyiapkan panggung-panggung dan ini bukan biaya besar .

" Adannya pengamen dan difasilitasi pemerintah daerah di kawasan Danau maka prodak kita akan semakin menarik," tukasnya.

Dia menekankan bahwa keindahan alam Danau Toba tidak cukup membuat wisatawan bertahan lama karenanya harus ada produk kegiatan hiburan dan kuliner yang membuat wisatawan makin betah.

Kedepan, tambah Sanggam Hutapea sangat memungkinkan melakukan terobosan kelas dunia dengan mengundang komunitas komunitas mobil mahal seperti komunitas Lamborghini atau Ferari, kemudian mengemas event olah raga air berkelas dunia, dan event budaya.(*)