Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menegaskan, bakal melakukan pengetatan patroli terhadap praktik politik uang jelang pencoblosan pasangan cagub-cawagub Jakarta.

Patroli tersebut kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Benny Sabdo akan dilakukan pihaknya selama masa tenang berjalan.

"Di masa tenang kali ini, Bawaslu melakukan patroli pengawasan politik uang setiap hari," kata Benny saat dikonfirmasi awak media, Minggu (24/11/2024).

Diketahui, masa tenang Pilkada sudah ditetapkan mulai hari ini, Minggu 24 sampai Selasa 26 November 2024.

Pada masa tenang ini, kontestan cagub-cawagub dan juga juru kampanye atau tim sukses tidak boleh membuat acara yang berkaitan dengan kampanye.

Tak hanya itu, alat peraga kampanye (APK) dari pasangan calon juga harus diturunkan.

Terkait hal itu, Benny menyatakan, pihaknya bakal melibatkan personil dari Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu.

"Bawaslu juga melibatkan personil Gakkumdu dan seluruh jajaran hingga pengawas TPS lakukan patroli pengawasan politik uang," kata dia.

Adapun jumlah pengawas yang dimungkinkan terlibat kata Benny, ada sebanyak 14 ribu lebih yang tersebar di 267 kelurahan seluruh Jakarta.

"Bawaslu memiliki pengawas TPS berjumlah sebanyak 14.835, yang tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan se-Jakarta," ujar dia.

Atas hal tersebut, Benny meminta kepada publik atau warga Jakarta untuk membuat laporan jika mendapatkan adanya indikasi politik uang di Pilkada Jakarta ini.

"Masyarakat diimbau berani melaporkan segala bentuk politik uang, mulai sembako, voucher dan sebagainya. Kita menyamakan persepsi dan aksi," beber dia.

Baca juga: Bawaslu RI Awasi Serangan Fajar, Serangan Malam dan Serangan Matahari Terbenam Jelang Pencoblosan

"Mari kita wujudkan pilkada yang demokratis, jujur dan adil. Menimbang DKI Jakarta sebagai barometer politik nasional," tandas Benny.