TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Indonesia sebagai negara yang mempunyai keindahan alam dan budaya sangat menarik untuk wisata religi khususnya Halal Tourism yang dapat menjadi alternatif sumber devisa bagi negara secara signifikan. Hal itu terungkap dalam International Halal Tourism Conference yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Golden Palace, Lombok 10-11 Oktober 2019 lalu.

Dalam acara yang diresmikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Wakil Presiden terpilih, Prof. Dr. K.H Ma'ruf Amin, Menteri Pariwisata Dr. Arief Yahya, Gubernur NTB Dr. Zoelkifliemansyah dan para penelis dari Islamic Development Bank (IDB), Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dan Bank Indonesia berkesimpulan bahwa Halal Tourism mencatat kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

K.H. Ma’ruf Amin saat membuka conference mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan gambaran komitmen MUI ingin mengembangkan lebih besar lagi Halal Tourism. Dalam acara tersebut, Menteri Pariwisata Dr. Arief Yahya menyampaikan sejumlah prestasi Indonesia salah satunya adalah penobatan Indonesia menjadi The Best The World Halal Tourism Destination 2019 versi GMTI (Global Muslim Tourism Index). Karenanya Kementerian Pariwisata optimistis jika Indonesia bisa meraih 5 juta wisatawan mancanegara muslim tahun ini.

Lebih lanjut, wisata halal merupakan salah satu sektor pariwisata dengan tingkat pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Kontribusi sektor pariwisata halal global diprediksi bakal melonjak sebesar 35% dari US$ 220 miliar pada 2020 menjadi US$ 300 miliar pada 2026, demikian disampaikan Pakar Marketing Dan Pengembangan Industri Halal, Bayu Winarko, MM, MBA, di sela-sela acara conference.

Menurut Bayu, ke depan wisata halal harus dikembangkan tidak hanya dari pedoman wisata halal yang sedang disusun MUI dan Kementerian Pariwisata, namun juga dari aspek Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan yang merupakan standar penilaian strategis GMTI.

Empat hal tersebut sangat mempengaruhi persepsi wisatawan yang akan berkunjung ke daerah destinasi wisata halal karena menyangkut kenyamanan khususnya bagi wisatawan asing. Dalam aspek Layanan, selain unsur kenyamanan dan keamanan seharusnya juga ditambahkan unsur friendly lekat dengan sifat terbuka, ramah, toleran, dan bersahabat.

“Saya yakin apabila istilah “Halal Tourism” kita positioningkan dan komunikasikan dengan tepat, kita akan bisa mengambil sekitar 25% pangsa pasar wisata halal atau sekitar US$ 75 miliar pada 2026. Selain itu program yang sudah baik seperti penguatan Access, Ammenity, dan Attraction perlu lebih intensif lagi," jelas Bayu yang lulusan MBA dari University of Grenoble, Perancis tersebut.

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Kementerian Pariwisata, Dr. Anang Sutono juga menambahkan, “Kita bisa saja menterjemahkan istilah “Halal Tourism” dengan “Wisata Ramah Muslim” dalam komunikasi ke masyarakat agar lebih memperkuat lagi persepsi bahwa Halal Tourism di Indonesia itu ramah dan bersahabat”.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan komitmennya untuk terus mengembangkan wisata halal di NTB. Apalagi NTB memiliki eksotisme dan aura yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia, bahkan dunia.

“Banyak wisatawan yang kami temui, dari Australia, dari Korea mengatakan ketika datang ke Lombok, mereka merasakan aura yang berbeda. Banyak hal yang lebih indah. Lebih utama, eksotisme Lombok ini memang luar biasa,” jelasnya disambut tepuk tangan para peserta konferensi.

”Karenanya event-event seperti ini sangat penting kita selenggarakan di semua daerah 10 prioritas wisata halal seperti di Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan seluruh Pulau Jawa sehingga kita bisa mengkomunikasikan Wisata Ramah Muslim ini ke seluruh dunia," tutup Bayu yang pernah menjadi Tim Ahli Kemenpar Tourism 4.0.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Pakar Pengembangan Industri Halal, Bayu Winarko, MM, MBA, di sela-sela International Halal Tourism Conference