TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pakar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia , Myra P Gunawan mengatakan, pembangunan pariwisata Indonesia belum didukung perencanaan yang matang.

Pembangunan pariwisata Indonesia juga terhambat oleh banyaknya pembangunan sektoral dan tumpang tindih antara sektor-sektor disiplin ilmu.

"Perkembangan industri pariwisata di Indonesia belum mengalami pemerataan sehingga menimbulkan kesenjangan pada sejumlah daerah terutama di timur Indonesia,” kata Myrna saat FGD dan Diskusi Publik Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Menuju Cita-Cita Nasional Dengan Paradigma Pancasila,  yang membahas Penguasaan dan Pengembangan Teknologi di Sektor Pariwisata belum lama ini.

Diskusi diadakan Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia (FRI), dan bekerjasama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Dikatakan dosen Institut Teknologi Bandung ini, saatnya pemimpin daerah yang memiliki visi ke depan mampu menelaah permasalahan dan potensi dari dalam," katanya.

Baca juga: Kemenparekraf: Ambon Kota Musik Dunia, Kami dorong Pariwisata dengan Ciri Music Tourism

Menurut Myra, penguasaan teknologi kepariwisataan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan kepariwisataan yang selaras dengan UU No. 10 tahun 2009.

“Ada tujuan sosial politik yang ingin dicapai dalam pembangunan kepariwisataan seperti cinta tanah air, persatuan, kesatuan, jati diri, dan memperat hubungan antarbangsa,” jelasnya.

Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, saat membuka FGD mengatakan, sejak Pandemi, Indonesia terus mengalami penurunan di sektor pariwisata hingga 80,9%. Indonesia telah kehilangan devisa sekitar 14-19 dolar AS, khususnya Bali yang mencatat kerugian mencapai 9,8 triliun per bulan.

BPS mencatat tingkat pertumbuhan Bali pada kuartal II/2020 anjlok 10,98 persen secara year on year (YoY), Kepulauan Riau turun 6,66 persen YoY, dan Jawa Barat merosot 5,98 persen YoY.

“Bali yang menjadi destinasi pilihan saat ini membatasi jumlah kunjungan dan kegiatan pariwisata sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Bali sendiri mengalami kerugian hingga lebih dari Rp8 triliun setiap bulannya.

Kondisi ini akhirnya berimbas pada sektor-sektor pendukung pariwisata seperti penerbang, perhotelan, makanan, yang khususnya dimiliki sektor UMKM,” katanya.

Pontjo menyakini sebagaimana keyakinan banyak pihak bahwa sektor pariwisata akan mengalami kebangkitan sehingga industri pariwisata harus siap beradaptasi dan berbenah.

Pembukaan destinasi wisata harus memenuhi aturan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dan keamanan menjadi faktor utama bagi wisatawan yang ingin berwisata di masa-masa yang akan datang. Standar baru, kebiasaan baru, dan kultur baru di sektor pariwisata harus dikembangkan sehingga menghasilkan produk pariwisata yang tepat di era new normal nanti," katanya.