Belajar Mempercayai Proses Demokrasi Tanpa Ragu

Jargon kepemimpinan yang akan dihadirkan dari rakyat mulai tergerus dengan munculnya fragmentasi politik yang frontal dan saling mengambil posisi.

Seharusnya dengan meningkatnya partisipasi politik dari masyarakat, menyadarkan partai untuk lebih menghadirkan diri ditengah perubahan yang sedang euphoria dirasakan masyarakat.

Semangat partisipasi dari masyarakat yang tinggi diharapkan dapat membuka kran-kran yang tersumbat didalam partai politik masing-masing dalam mengurus konstituennya.

Partisipasi 120 juta rakyat Indonesia yang mengikuti pemilihan kemarin membuktikan budaya politik partisan dan budaya politik toleransi telah tumbuh subur di negeri ini dan membuka mata kita semua untuk menyadarinya.

Proses Jokowi dan JK melakukan konsultasi publik dengan membuka berbagai agendanya seharusnya diikuti dengan aktif oleh partai politik dan berbagai organisasi relawan. Agar alam yang terbuka ini tidak kembali tertutup dengan berbagai konflik internal partai yang sudah tidak menarik lagi untuk ditonton.

Dan kesempatan ini dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan konstituen dan menarik partisipasi masyarakat untuk tidak alergi politik dan mendidik masyarakat secara terlembaga dengan pendidikan politik yang diselenggaraan partai.

Dengan ini diharapkan setiap anak bangsa optimis dan senang berperan aktif dengan partai yang mereka pilih dalam mewujudkan cita-citanya.

Kesempatan ini harusnya digunakan sebesar-besarnya, sehingga menjadi produktif dan dinamis untuk perkembangan partai ditengah masyarakat.

Salah satu partai yang dianggap konsisten menggalang partisipasi publik adalah Nasdem dengan menjalankan berbagai kegiatan terbuka mulai dari perhitungan rekapitulasi suara dengan terukur memanfaatkan partisipasi publik, penggayaan Revolusi Mental dan terus mendorong Jokowi-JK untuk bekerja secara independen dan mengutamakan restorasi sesuai dengan slogan partainya.

Inilah partai yang saat ini terlihat paling siap ke depan menerima banyak suara dan partisipasi masyarakat.

Pola rekrutmen Menteri yang selama ini ditakutkan akan terjebak pada hanya sekedar balas jasa, dan politik balas budi sudah seharusnya ditinggalkan. Keinginan masyarakat bahwa Menteri yang dipilih adalah Menteri yang kerja sudah seharusnya menjadi pijakan kita semua. Jangan sampai ditengah bekerja masih harus memikirkan keluarganya, kelompoknya, konstituennya apalagi berhenti ditengah jalan akibat kesalahan yang tak perlu, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya.

Tim hunter yang telah dibentuk Jokowi-JK tentunya sudah mengukur dengan basis intelektual, profesional dan perhitungan efektifitas dalam penyelenggaraan Negara kedepan. Mari semua calon Menteri dan pejabat setingkat Menteri bisa mendaftarkan diri berasal  dari mana saja partai, relawan, masyarakat, professional tentunya dengan memenuhi kriteria dan kompentensi tadi.

Sedangkan untuk pola perekrutan dan rekrutmen mari kita serahkan ke Jokowi – JK untuk membuat timnya, kalau kita masih bertanya, berarti kita masih meragukan partisipasi 120 Juta rakyat yang berpartisipasi kemarin.. Dengan cara ini kiranya semua pihak jangan ragu lagi.

Sekarang saatnya semua partai, relawan, dan partai yang berkuasa saat ini mengantarkan proses ini dan mengawal sebaik-baiknya dengan menjaga partisipasi semua warga Negara, dengan menfaslitasi masyarakat melalui partai politik, organisasi relawan dan kegiatan-kegiatan akedems.

Dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menopang dan mempersiapkan proses transisi ini.