Kepada Presiden Republik Indonesia: Soal BBM adalah Soal Bernegara

Oleh Yudhie Haryono,ahli ekonomi-politik Pancasila Universitas Muhammed Purwokerto.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak awal, para pendiri republik telah mengambil kesimpulan bahwa kinerja pasar bebas (VOC) dan neoliberalisme (penjajah) gagal menyejahterakan warga nusantara.

Maka, dengan sengaja mereka melahirkan negara untuk mengoreksi kinerja pasar dan logika penjajah. Negara menjadi aktor utama penyejahteraan rakyat (kepemilikan dan pengelolaan). Karena itu negara tidak boleh tunduk pada pasar.

Dengan itu maka internasionalisasi harga BBM jelas sesat dan menyesatkan sebelum negara melakukan audit terhadap:
1)Kepemilikan sumur minyak
2)Tata niaga minyak
3)Pembunuhan mafia minyak
4)Audit kinierja BUMN perminyakan
5)Re-alokasi keuntungan minyak

Jika lima langkah sudah beres, kita baru bicara harga BBM yg tujuan utamanya menyejahterakan seluruh warga negara (sesuai konstitusi). Ingatlah bahwa kita bernegara, bukan berpasar. Dalam kaidah ini, pasar harus terkelola demi kesejahteraan warga negara (bukan sebaliknya).