Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Kepada Presiden Republik Indonesia: Soal BBM adalah Soal Bernegara
para pendiri republik telah mengambil kesimpulan bahwa kinerja pasar bebas (VOC) dan neoliberalisme (penjajah) gagal menyejahterakan warga nusantara.
Editor: Rachmat Hidayat
Oleh Yudhie Haryono,ahli ekonomi-politik Pancasila Universitas Muhammed Purwokerto.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak awal, para pendiri republik telah mengambil kesimpulan bahwa kinerja pasar bebas (VOC) dan neoliberalisme (penjajah) gagal menyejahterakan warga nusantara.
Maka, dengan sengaja mereka melahirkan negara untuk mengoreksi kinerja pasar dan logika penjajah. Negara menjadi aktor utama penyejahteraan rakyat (kepemilikan dan pengelolaan). Karena itu negara tidak boleh tunduk pada pasar.
Dengan itu maka internasionalisasi harga BBM jelas sesat dan menyesatkan sebelum negara melakukan audit terhadap:
1)Kepemilikan sumur minyak
2)Tata niaga minyak
3)Pembunuhan mafia minyak
4)Audit kinierja BUMN perminyakan
5)Re-alokasi keuntungan minyak
Jika lima langkah sudah beres, kita baru bicara harga BBM yg tujuan utamanya menyejahterakan seluruh warga negara (sesuai konstitusi). Ingatlah bahwa kita bernegara, bukan berpasar. Dalam kaidah ini, pasar harus terkelola demi kesejahteraan warga negara (bukan sebaliknya).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.