Oleh Diasma Sandi Swandaru, S.Sos,MH, Pengamat, Pusat Studi Pancasila-PSP UGM.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Indonesia tidak bisa dilepaskan dari percaturan ekonomi politik dunia. Sejak pra dan awal berdirinya, Indonesia sudah menjadi incaran bagi Imperealis dan kapitalisme yang ingin menguasai Indonesia.

Negara-negara agresor ini terus berupaya untuk mengambil keuntungan dari kita hingga saat ini. Kapitalisme dan neoliberalisme,terus mengincar dengan menggunakan beragam cara, salah satunya adalah membuat pemerintah lemah, tidak berdaya, dan disibukkan dengan persoalan-persoalan dalam negeri.

Neoliberalisme ini tidak mengenal yang namanya keadilan sosial, ia hanya untuk mengeruk dan menghisap keuntungan sebesar-besarnya tanpa pernah peduli dengan yang namanya kemanusiaan. Neolib lari tunggang langgang mendapat perlawanan yang dahsyat disaat Indonesia dipimpim presiden pertama kita, Ir.Soekarno.

Dimana Presiden Sukarno terus menggelorakan nasionalisme dan patrotisme kepada semua elemen bangsa agar bisa menjalankan trisakti; berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan didengungkannya kembali Trisaksi oleh Presiden

Jokowi telah mengusik eksistensi Neolib yang telah bercokol lama dalam penguasaan beragaman sumber daya alam, pangan, industri, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Kerakusan dan ketamakan para kapitalis dan neoimperalis ini terlihat dengan melihat wajah hutan yang gundul dan tanah yang berlobang-lobang tanpa pernah direklamasi. Mereka mau untungnya saja tetapi tidak mau menanggung dampak kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial yang diakibatkan.

Lengkap sudah pembodohan dan penjajahan ekonomi kapitalis bagi bangsa ini.Kita sebagai bangsa jelas tidak mau terus ditelanjangi menjadi negara berkembang yang terus dihisap kemandiriannya dalam melaksanakan Pasal 33 UUD 1945. Disanalah roh ideologis dalam mewujudkan kemandirian bangsa, Trisakti.

Saya melihat para kapitalis dan neoimperalis ini mulai terancam dengan kemenangan Jokowi yang membawa konsep Trisaksi, terlebih presiden Jokowi ini berasal dan diusung oleh PDIP yang notabenenya berazaskan Pancasila 1 Juni 1945 dan dipimpin oleh anak kandung Presiden Sukarno.

Mereka pasti tidak rela bila eksistensinya selama ini terganggu. Maka sesuai dengan prinsip dasarnya, menghalalkan segala cara yang penting untung, mereka yang pro pasar bebas akan mengusik jalannya pemerintahan dan mengobok-obok keharmonisan Presiden, PDIP, dan Megawati.

Sebab merekalah yang mengawal jalannya Trisakti. Perang dingin sudah usai, saat ini yang terjadi adalah perang senyap ideologi, Pancasila vs Kapitalisme dalam praktek kehidupan bernegara. Oleh karena itu, para elite politik dan partai yang ada harus mulai bangun dan sadar untuk segera merapatkan barisan, melakukan konsolidasi nasional, baik dengan struktur hingga tingkat desa untuk kembali menyatu dengan rakyat.

Semangat nasionalisme dan persatuan mutlak diwujudkan guna menggerus Neoliberalisme. Disamping itu juga perlu melakukan konsolidasi keluar dengan bangsa-bangsa lain.

Momentum peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 harus bisa dijadikan pijakan baru dalam menghadapi tantangan dunia, menjadikan semangat bahwa Asia-Afrika adalah masa depan bagi tatanan peradaban dunia baru, baik ekonomi, politik, dan budaya.

Maka jika ingin melaksanakan Trisakti, Jokowi harus bersatu dan melebur dengan kekuatan rakyat. Dengan modal dukungan PDIP yang konsisten melaksanakan ajaran Bung Karno dan segenap dukungan dari rakyat, kita percaya Jokowi berani melawan kapitalisme dan neoimperialisme.

Sudah waktunya berdaulat di negeri sendiri, mengelola kekayaan alam sendiri sesuai perintah konstitusi, dan jangan sekalipun menyerah melakukan perlawanan terhadap kaum kapitalis penghisap kekayaan negeri ini, rakyat pasti bersama pemimpin yang memperjuangkan nasib dan masa depan bangsanya.