Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Akhirnya Jokowi Terbukti Bukan Presiden Boneka
Keputusan untuk tidak melantik BG juga membuktikan bahwa Jokowi itu seorang pemimpin yang punya karakter.
Editor: Hasanudin Aco
Oleh: FX.Arief Poyuono
Ketua DPP Partai Gerindra
TRIBUNNEWS.COM - Berakhir sudah drama Konflik Polri dan KPK. Hari ini, Kamis (18/2/2015), Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan alasan memperhatikan suara rakyat.
Jokowi juga memutuskan mengusulkan nama baru calon Kapolri yakni Komjen Badrodin Haiti yang saat ini duduk sebagai Wakapolri yang nantinya akan di ajukan ke DPR.
Selain itu juga Jokowi mengeluarkan Keppres pemberhentian dua pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.
Keduanya diberhentikan sementara karena posisi keduanya yang sudah berstatus tersangka. dan dengan alasan adanya satu kekosongan pimpinan KPK maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jokowi akan mengangkat Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Senoadji, dan Johan Budi, sebagai Komisioner plt KPK .
Dari keputusan dan langkah politik yang diambil dalam meyelesaikan konflik KPK Polri Jokowi patut kita acungkan jempol atas ketegasan dan keberaniannya sebagai seorang pemimpin nomor satu di Indonesia .
Keputusan untuk tidak melantik BG juga membuktikan bahwa Jokowi itu seorang pemimpin yang punya karakter walau agak sedikit kurang cepat sebagai decision maker tertinggi di Indonesia.
Selain itu juga cap Jokowi sebagai presiden Boneka yang bisa diatur atur oleh Megawati dan PDIP tidak terbukti selama ini dan stempel presiden boneka untuk Jokowi harus didelete.
Dengan keputusan Jokowi ini diharapkan semua pihak bisa legowo untuk menerimanya pihak baik itu PDIP,pedukung BG dan relawan Jokowi .dan jangan melakukan aksi anarkis dan jegal menjegal untuk menganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK.
Dan untuk calon Kapolri yang akan dilajukan oleh Jokowi ke DPR sebaiknya KPK dan PPATK sebelum DPR melakukan fit n proper test calon Kapolri bisa mengeluarkan surat keterangan kalau harta dan Rekening Komjen Badrodin Haiti didapat dari hasil yang legal.
Karena Komjen Badroidin Haiti dalam sebuah media massa tercatat sebagai perwira polri pemilik rekening gendut. Hal ini penting agar tidak ada ada lagi BG jilid 2.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.