Skandal Video AI dan Krisis Integritas: Ujian Bagi Kepemimpinan PM Jepang Sanae Takaichi
Skandal kampanye hitam AI guncang PM Jepang Sanae Takaichi, legitimasi kepemimpinan terancam runtuh.
Editor:
Glery Lazuardi

PERDANA MENTERI Sanae Takaichi tengah menghadapi krisis politik paling serius sepanjang masa jabatannya.
Menurut serangkaian laporan yang diterbitkan Shukan Bunshun, tim Takaichi diduga secara sistematis menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat dan menyebarkan video bernada fitnah yang menargetkan lawan-lawan politiknya selama pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) pada 2025 dan pemilihan anggota DPR Jepang pada 2026.
Kontroversi ini kini mengancam fondasi pemerintahan Takaichi dan berpotensi mengguncang legitimasi kepemimpinannya.
Menurut Shukan Bunshun, tokoh sentral dalam skandal tersebut adalah sekretaris utama Takaichi, Takeshi Kinoshita. Bekerja sama dengan produser video Ken Matsui, ia diduga membantu membangun sebuah “jalur kampanye hitam berbasis AI” yang terorganisasi.
Matsui mengklaim bahwa selama pemilihan ketua LDP tahun lalu, ia memproduksi antara 100 hingga 200 video pendek per hari menggunakan perangkat lunak AI atas arahan Kinoshita. Sekitar 70 persen dari konten tersebut ditujukan untuk menyerang rival utama Takaichi, Shinjiro Koizumi, dengan menggambarkannya sebagai “boneka yang tidak kompeten”.
Sebanyak 10 persen menargetkan kandidat lain, Yoshimasa Hayashi, sementara 20 persen sisanya digunakan untuk mempromosikan Takaichi.
Shukan Bunshun melaporkan telah memperoleh 67 bukti penting, termasuk pesan teks, rekaman percakapan terenkripsi, dan catatan pertemuan daring.
Dokumen-dokumen tersebut disebut menunjukkan Kinoshita mengirim instruksi kepada Matsui, seperti, “Saya akan mengunggah videonya dan segera mengirimkan informasi akun kepada Anda.”
Keduanya juga dilaporkan mengadakan sedikitnya delapan pertemuan daring. Selama pemilihan anggota DPR pada Februari lalu, fokus kampanye tersebut disebut beralih ke kandidat oposisi, termasuk Sumio Mabuchi dan Katsuya Okada.
Menanggapi tuduhan tersebut, Takaichi mengatakan kepada para anggota parlemen dalam sesi interpelasi bahwa dirinya maupun timnya “tidak pernah terlibat dalam kegiatan semacam itu.”
Ia menyatakan bahwa sekretarisnya telah melaporkan kepadanya bahwa tidak ada video semacam itu yang pernah diproduksi atau disebarluaskan, seraya menambahkan bahwa ia “mempercayai sekretarisnya.”
Pernyataannya mengenai “kepercayaan tanpa syarat” terhadap ajudannya itu pun memicu keraguan luas di kalangan publik dan media Jepang.
Senator Hideya Sugio menyoroti bahwa Takaichi sebelumnya mewajibkan para sekretarisnya untuk tidak menangani urusan apa pun tanpa persetujuan, sehingga klaimnya saat ini bahwa ia “tidak mengetahui” persoalan tersebut dinilai tidak konsisten secara logis.
Dalam sebuah editorial terbaru, Tokyo Shimbun berpendapat bahwa jika tuduhan bahwa kubu Takaichi memproduksi video kampanye hitam terbukti benar, maka kasus tersebut akan mengguncang legitimasi kepemimpinannya sebagai perdana menteri.
Surat kabar itu menilai bahwa pernyataan Takaichi yang berulang kali menegaskan di parlemen bahwa dirinya “mempercayai sekretarisnya” tidak didukung oleh bukti objektif.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.