Oleh: Dody Susanto
Direktur Klinik Pancasila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sehubungan dengan semakin bergejolaknya perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah dan melonjaknya harga pangan, perlu dilakukan pendekatan yang tidak bersifat ad hoc dan mencerminkan langkah-langkah responsive dan antisipatif secara terukur. Sebagaimana dimaklumi, daya beli masyarakat yang semakin menurun juga ikut memperkeruh situasi perekonomian nasional karena porsi tingkat konsumsi dalam negeri selama ini adalah sebagai faktor utama penggerak perekonomian nasional. Dibutuhkan penanganan yang extra ordinary untuk menciptakan level perekonomian yang mampu mengelola krisis dengan landas tumpu kemandirian ,kreativitas masyarakat, dan perguliran semangat gotong royong.

Dalam penyemangatan karakter-karakter tersebut, pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk melakukan terobosan (pro active policy) dengan merumuskan suatu mekanisme efisiensi biaya distribusi barang konsumsi dan barang kebutuhan pokok strategis dalam instrumentasi kebijakan harga yang terkontrol. Hal ini sangat dimungkinkan karena peran swasta dalam penetrasi pasar bisnis ritel barang konsumsi maupun bahan pokok telah menguasi pasar secara signifikan. Dalam skema perekonomian nasional, peran swasta pemerintah, koperasi, dan bentuk-bentuk usaha partisipan rakyat sepatutnya ada dalam porsi keadilan dan keadaban sebagaimana yang dikehendaki oleh sistem ekonomi yang berbasis pancasila.

Belajar dari sejarah krisis ekonomi 1998, usaha kecil menengan koperasi (UKMK) dapat menjadi tulang punggung penyelamatan perekonomian nasional melalui peran aktif sector tersebut dalam mendayagunakan tenaga kerja informal dan efisiensi produksi pertanian yang terjaga. Berbeda dengan suituasi sekarang ini, sector UKMK dapat dikategorikan sedang mengalami lesu darah karena beberapa faktor, di antaranya:

1. Produktivitas hasil-hasil pertanian yang kurang menggembirakan karena besaran puso yang signifikan, kebakaran lahan, penanganan pasca panen yang tidak manajerial, ongkos distribusi yang semakin mahal, besarnya muatan impor baik barang modal, teknologi, garam, makanan olahan, maupun pangan, serta skema pendanaan usaha yang kurang bersahabat.
2. Minimnya inovasi dan kreasi para pelaku UKMK dalam menerobos pasar dalam dan luar negeri, sehingga menurunkan daya saing produk lokal.
3. Motif usaha yang terlalu menoton sehingga menyusahkan regenerasi di bidang SDM kepengusahaan.
4. Penyaluran kredit perbankan yang kurang market friendly, kurang berpihak pada UKMK dan kurang dinamis.
5. Perilaku konsumen Indonesia yang kurang cerdas dalam pra dan pasca pembelian.
6. Serbuan produk-produk impor berlabel murah (dengan lifetime yang singkat).
7. Pembinaan UKMK yang terkelola secara sektoral.

Belajar dari 7 fenomena di atas, perlu dibangun sebuah gerakan sosial budaya dengan sifat gotong-royong untuk memunculkan solidaritas nasional di bidang ekonomi kerakyatan. Sebuah istilah yang merujuk pada penataan kegiatan ekonomi yang member peluang potensi masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, khususnya sila kelima. Indonesia pernah menerapkan sistem trilogi pembangunan, yakni stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan, dengan menampilkan tiga pelaku ekonomi, yaitu BUMN, usaha swasta, dan koperasi. Namun dalam penerapannya, pembangunan ekonomi lebih berpihak pada para konglomerat yang padat modal, dimana dana nasional yang dinikmati para konglomerat mencapai 80%. Dari sector perbankan juga lebih memilih untuk memberiu bantuan kepada para pengusaha ketimbang para petani. Hal ini mengakibatkan pemerataan pembangunan tidak merata dan kurang bisa dinikmati oleh rakyat kecil.

Ideologi nasional Pancasila sesungguhnya telah mengamanatkan suatu filosofi yang sangat luhur, tentang bagaimana seharusnya menyejahterakan rakyat Indonesia. Sila keempat menharuskan Indonesia menganut paham politik demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat, dan sila kelima mengamanatkan terwujudnya keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem produksi harus didistribusikan secara merata kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Untuk mengadakan perubahan sosial ke arah yang lebih baik, kita harus menempuh jalan dan cara revitalisasi pancasila secara realistis. Kita harus konsisten dalam menggunakan instrument-intrumen pancasila ke dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Majemuknya agama dan suku bangsa Indonesia dapat dijembatani dengan idealism pancasila ini karena idealism ini dapat memberikan kekuatan berupa wawasan kebangsaan yang kokoh dan mandiri.

Revitalisasi merupakan upaya dalam mengintervensi berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan perekonomian. Revitalisasi ini mengandung nilai-nilai yang memiliki kekuatan normatif, regulatif, dan ideologis. Normative artinya menjadi standar yang bisa mengatur tingkah laku seluruh rakyat. Regulative artinya bisa mengatur tata cara kehidupan bernegara. Idelogis artinya bisa menciptakan tujuan nasional.

Seorang guru besar ilmu politik dari Monash University, Herbert Feith, dalam bukunya yang berjudul Indonesian Thinking, mengatakan bahwa Bung Karno memegang teguh prinsip trilogy jiwa kebangsaan, kemauan bangsa, dan perbuatan kebangsaan. Pancasila harus dimanifestasikan kedalam trilogy tersebut karena pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi, prinsip sosialitas yang terkandung di dalam sila kelima harus mampu menciptakan nilai kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Oleh karena itu, penerapan pancasila dapat menjadi jawaban bagi tantangan globalisasi dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi Pendidikan
Dengan kehendak kuat dalam membumikan nilai-nilai pancasila, dimungkinkan dibangun strategi untuk mendorong pemulihan krisis ekonomi berbasis perwujudan nilai-nilai gotong royong silapadikapas (gongsipakas). Peran pemerintah sangat sentral bukan hanya sebagai agen dalam mempercepat kesejahteraan rakyat, tetapi pemerintah dapat juga berperan sebagai motivator dan fasilitator. Dalam dimensi praktis perwujudan amal sila kelima pancasila, terdapat satu ruh kekuatan yang dapat member keyakinan kuat bahwa ekonomi berdasarkan pancasila sangat layak dianjungkan sebagai solusi krisis ekonomi yang melanda bangsa ini.

Lima kekuatan dasar ekonomi berbasis pancasila adalah:

1. Nilai ekonomi ditempatkan dalam bingkai kebersamaan dan kekeluargaan.
2. Ekonomi merupakan milik seluruh elemen masyarakat
3. Koperasi ditempatkan setegak-tegaknya dalam kancah perekonomian nasional tanpa menihilkan peran swasta dan usaha lainnya.
4. Nafas ekonomi Indonesia adalah keadilan dan keadaban.
5. Ekonomi bersifat nasionalistik dan bukan kiprah sektoral.

Dengan rumusan lima kekuatan dasar di atas, krisis ekonomi yang terjadi member peluang sebuah rancangan pemampu dayaan potensi ekonomi nasional melalui jaringan ekonomi proporsional yang merespon eskalasi harga dengan prinsip murah atau menjangkau unit rumah tangga aspek harga. Prinsip menjangkau inilah yang harus dikedepankan dengan memperhitungkan level harga komoditi bukan berbasis pasar. Bentuk implementasinya dapat diwujudkan melalui tempat order komoditi ongkos murah (Toko Murah) yang dapat didirikan di semua kelurahan dan desa di pelosok Indonesia.

Toko murah mengelola tiga segmen:
1. Segmen prioritas, yaitu masyarakat yang tidak berdaya akibat dampak ekonomi
2. Segmen masyarakat yang permanen tergategori miskin
3. Segmen masyarakat yang terkena PHK

Dengan melihat kondisi Perekonimian yang sangat dinamis, perlu dihadirkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan motto harga murah, rakyat sumringah, Indonesia berkah sehingga lahir sebuah sosok Pemerintahan yang handal dan elegan dalam mengelola krisis dengan pendekatan keadilan sosial yang memanusiakan bagi seluruh rakyat Indonesia.