Oleh : Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menggelikan. Untuk pertama kali tujuan negara diubah pemerintah Jokowi menjadi sekedar suatu proyek semata. Bayangkan tujuan negara dalam RAPBN adalah; mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas".

Tujuan negara yang seharusnya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat menjadi sekedar proyek bancakan penguasa.

Tanpa panjang lebar RAPBN 2014 langsung membahas proyek proyek bancakan penguasa. Beberapa megaproyek tersebut yakni :

1. Beberapa proyek percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong kinerja sektor konstruksi antara lain pembangunan konstruksi pembangkit tenaga listrik 35 GW selama lima tahun

2. Di bidang energi, rasio elektrifikasi diharapkan mencapai 90,15 persen serta tersedianya kapasitas pembangkit sebesar 61,5 giga watt.

3. Infrastruktur tahun 2016 diarahkan antara lain untuk pembangunan 15.000 unit rusun, penyediaan fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 18.000 RT,

4. pembangunan 228 embung dan bangunan penampung air, serta 26 sumur air tanah untuk air baku.

5. Infrastruktur bidang konektivitas diarahkan untuk: (1) pembangunan 375,9 km ruas jalan baru dan 26 km ruas jalan tol;

6. pembangunan jalur kereta api sepanjang 110,9 km’sp; (3) pembangunan 11 bandara baru;

Darimana dananya? tidak lain adalah dengan menumpuk utang. Padahal utang pemerintah sudah menumpuk :

1. Defisit RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp273.178,9 miliar atau sekitar

2,1 persen terhadap PDB, meningkat dari APBNP 2015.

2. Penerbitan SBN (neto) dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp326.271,2 miliar atau naik 9,6 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp297.698,4 miliar.