Oleh : Fraksi NasDem

TRIBUNNERS - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat menanggapi serius kasus Papa Minta Saham yang saat ini tengah mandeg di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menurutnya, tindakan merawat persekongkolan dengan pengusaha, melangkahi wewenang jabatan serta meninggikan motif pribadi di atas kepentingan negara, adalah sikap yang jelas tidak etis. Sebab itu, jika Ketua DPR RI, Setya Novanto benar-benar melakukannya, tak ada opsi baginya selain mundur.

"Politikus itu kekuatannya terletak pada kepercayaan rakyat. Seorang politikus, seorang pemimpin, saat kehilangan kepercayaan rakyat, dia harus mundur. Otomatis! Tidak perlu dicek lagi, apakah saya salah atau tidak. Tidak boleh!" seru Viktor saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa, Rabu (9/12/2015).

Selain memperburuk persepsi publik, kasus yang dilakoni Setya Novanto itu juga memperburuk suasana kelembagaan DPR. Gelombang mosi tidak percaya datang dari para anggota DPR, bahkan dari kalangan partainya sendiri. Kenyataan ini membuat kepemimpinan Ketua DPR semakin tercerabut dari parlemen.

Skandal Papa Minta Saham yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto terus menggelinding dalam satu bulan terakhir. Hal ini membuat citra DPR makin terpuruk. Padahal, tanpa skandal itupun DPR sudah menyandang predikat miring dari publik, seperti terlihat dari berbagai survei persepsi publik.

Survei Indobarometer pada 14-22 September 2015 misalnya, menunjukkan tingkat kepercayaan publik Indonesia terhadap lembaga DPR hanya sebesar 44.5 persen. Angka itu terhitung jauh di bawah tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, TNI dan Lembaga Kepresidenan yang mencatat angka 82 persen, 81 persen dan 78.6 persen.

Viktor mengungkapkan bahwa citra negatif DPR harus diperbaiki demi masa depan lembaga perwakilan rakyat itu. Desakan mundur dari berbagai kalangan harus dimaknai sebagai kehendak rakyat yang telah hilang kepercayaannya. Mundurnya Setya Novanto dari kursi pimpinan DPR, diharap akan menyelamatkan rumah besar perwakilan rakyat itu.

"Kekuatan tempat dia berpijak sudah tidak ada lagi. Rakyat tidak lagi mempercayai lembaga (yang dipimpinnya) itu adalah lembaga yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu dia harus mundur, untuk menyelamatkan DPR dari kondisi-kondisi yang lebih menyulitkan ke depannya," saran anggota Komisi I DPR ini.

Sebagaimana diketahui, desakan mundur terhadap Setya Novanto makin kencang menyusul maraknya tuntutan publik, meminta pertanggungjawaban Ketua DPR atas tindakannya.

Dalam laman change.org misalnya, netizen menggalang petisi bertajuk “Pecat Ketua DPR Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK."

Hingga kamis (10/12/2015), tercatat petisi ini telah didukung 89.592 tanda tangan, tercatat sebagai salah satu petisi paling masif dalam laman tersebut.

Terakhir, tuntutan agar Setya Novanto menanggalkan jabatannya juga datang dari internal Partai Golkar sendiri.

Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) selaku organ sayap Golkar bahkan berencana mengadakan pertemuan dengan para tokoh partai yang berlogo beringin itu, guna mendorong pengunduran Setya Novanto.