Ditulis oleh : Jones Batara Manurung, Sekretaris Jenderal DUTA JOKOWI

TRIBUNNERS - Upaya menyelesaikan berbagai persoalan rakyat tengah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan serius melalui program strategis Nawacita. Namun acapkali upaya itu membentur perilaku aparatur dan pejabat negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kasus Setya Novanto merupakan salah satu contoh kasus yang menunjukkan perilaku yang berseberangan dengan agenda Nawacita. Kasus itu masih menyita perhatian masyarakat. Akhir dari kasus tersebut masih melukai rasa keadilan yang dikehendaki rakyat.

Sudah seharusnya Setya Novanto dipecat tidak saja dari Ketua DPR tapi juga dari keanggotan DPR.

Rakyat harus tetap waspada untuk mengawasi penanganan kasus 'lobby tak wajar' perpanjangan kontrak karya Freeport. Polri dan kejaksaan harus segera menangkap Riza Chalid, karena keterangan dari Riza Chalid sangat penting untuk dapat mengungkap kasus ini secara menyeluruh."

Kasus Setya Novanto dalam beberapa waktu ini seakan telah menutupi kasus Pelindo II yang sebenarnya lebih dulu menggelinding ke permukaan. Berdasarkan perkembangan terbaru, bahwa keputusan rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II di DPR RI salah satunya merekomendasikan pencopotan RJ Lino sebagai Direktur Pelindo II dan mengganti Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN karena diduga turut melindungi RJ Lino.

Tindakan yang dilakukan KPK dengan menetapkan RJ Lino sebagai tersangka merupakan tindakan yang tepat. Dengan penetapan status tersangka ini, KPK yang akan megalami transisi kepemimpinan hendaknya dapat bergerak cepat. Pengugkapan kasus ini oleh KPK yang baru, juga menjadi ujian pertama bagi mereka ditengah persepsi publik yang rendah terhadap kepemimpinan KPK yang baru.

Pihak Kepolisian juga harus bergerak cepat dalam menangani kasus Pelindo II ini. Kasus ini dapat menjadi momentum pembersihan Kabinet dan BUMN dari oknum Nawacira Gadungan.

Ada beberapa menteri dan banyak petinggi BUMN (Komisaris dan Direksi) yang meneriakkan agenda Nawacita, namun pada prinsipnya mereka anti-Nawacita atau tidak paham Nawacita, mungkin juga paham tapi tidak mampu menjalankan, mereka-mereka ini yang kita sebut nawacita gadungan.

Dalam kurun waktu kepemimpinan RJ Lino, Pelindo telah mengalami kerugian yang besar, sebagaimana diungkap oleh Pansus Pelindo II DPR RI. Anehnya, komisaris Pelindo II dan Menteri BUMN tak melakukan pengawasan dan pembinaan yang seharusnya.

Disinilah letak strategisnya kerja KPK dan aparat penegak hukum lainnya bersinergi mengungkap kasus ini dengan se-segera mungkin.

Maka kami jaringan nasional Duta Jokowi yang juga tergabung dalam Komite Penyelamat Nawacita mendukung dan mendesak Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk segera menangkap dan menahan RJ Lino serta yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain Rini Soemarno yang diduga menjadi bagian dari kejahatan RJ Lino dalam kasus Pelindo II.

Pengungkapan kasus ini akan menjadi momentum pembersihan Nawacita gadungan dari Kabinet dan BUMN. Dengan pembersihan ini, maka realisasi agenda strategis Nawacita akan berjalan dengan baik, dan pada akhirnya akan dapat dinikmati rakyat.