Ditulis oleh : edward

TRIBUNNERS - Indonesian Audit Watch (IAW) mengaku heran dengan sepak terjang Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang biasa kerap mengkritik Menteri BUMN Rini Sumarni, namun tidak terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pujiastuti.

Menurut Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar, sangat mengherankan jika mengamati sepak terjang Menteri Rizal Ramli yang terkenal cukup rajin mengkritik sesama geng didalam Kabinet Kerja II bahkan 'mengkepret' Menteri BUMN hingga anak perusahaannya PT Pelindo II (Persero) dan Menteri ESDM Sudirman Said yang menurutnya bertentangan dengan norma kepatutan dan hukum.

"Namun anehnya, kenapa dia mendiamkan kepretan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi?" ucap Junisab, Minggu (20/12/2015).

Seharusnya kata Junisab, sebagai Menko, Rizal Ramli bisa memberikan pertimbangan yang kuat terkait mengapa sampai begitu besar penolakan terhadap moratorium yang dilakukan Susi. Rizal juga harus bisa meneliti bagaimana sampai masuk material aturan kepada Presiden sehingga terbit Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2015 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan.

"Bagaimana proses bahan PP yang diajukan Susi tega menaikkan pajak dibidang perikanan sampai sebesar 1000%," ujarnya.

Nah, kata dia jika PP itu dijalankan maka besar efek negatif bagi masyarakat nelayan dan itumematikan industri perikanan. IAW memprediksi secara cepat itu akan membangun rasa kebencian masyarakat kepada Presiden Joko Widodo.

"Seharusnya, analisa kami sesungguhnya Rizal Ramli perlu secara langsung melakukan audit kinerja terhadap anak buah Susi di KKP. Mengapa mereka sampai tidak bisa mengimplementasikan penyerapan APBN. Toh kan Susi yang mempersiapkan segala hal terkait program dan proyek KKP yang harus dibiayai APBN. Jadi kalau tidak terserap, iya itu salah Susi," tuturnya.

Disisi lain, yang menjadi pertanyaan bagi IAW adalah adanya rencana Menteri Susi untuk mengembalikan uang APBN sekitar Rp 2 triliun kepada negara yang tidak terserap.

"Padahal Itu bukan penghematan loh. Artinya Menteri Susi sudah menjilat ludahnya sendiri," katanya. 

IAW menduga Susi akan kembali memainkan peran dengan model pembentukan opini. Dengan membungkus sebuah kalimat 'pengembalian dana Rp2 triliun lebih baik tidak terserap dan dikembalikan ke negara daripada sia-sia sehingga menjadi hutang negara'. Akan seperti itu yang dia tamengkan.

"Saran kami, jangan sampai Presiden dan rakyat dikelabui. Pengemballian itu adalah anomali berbanding terbalik atas perencanaannya. Itu bukan prestasi. Rizal Ramli jangan terjebak, dia harus hati-hati," ucapnya.

Kata Junisab, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) KKP sangat rendah bahkan lebih rendah dalam 10 tahun terakhir.

"Kami hanya mau katakan, mengapa Susi mengejar peningkatan APBN KKP namun kemudian mengembalikan Rp2 triliun," tuturnya.

Bila dari keterangan, IAW bisa menarik kesimpulan, siapa yang salah, Menteri Susi sebagai perencana dan pengguna anggaran KKP atau malah justru yang salah itu adalah rakyat?

"Mungkin jawabannya kalau diopinikan oleh Susi, bisa jadi dia yang 'terbaik' sih," ucapJunisab.