Ditulis oleh : Info Menteri Desa, PDTT

TRIBUNNERS - Kepedulian masyarakat desa terhadap kebijakan aparatur desa yang tidak memihak pada lingkungan daerahnya, harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Jika lingkungan rusak, maka berdampak bencana alam dan korban jiwa akan mengancamnya. Makanya, diperlukan tata kelola alam secara baik dan profesional.

Hal itu dikemukakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, saat menghadiri peringatan 100 hari meninggalnya aktivis lingkungan, Salim Kancil, Sabtu (2/1/2015).

Salim Kancil tewas dibunuh akibat menolak penambangan pasir di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Saya secara pribadi dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi, sangat-sangat berduka. Saya meminta masyarakat mengenang Salim Kancil. Saat mendapat undangan peringatan 100 hari meninggalnya Salim Kancil, saya langsung nyatakan akan hadir dan memberikan dukungan kepada masyarakat agar terus peduli dengan desa dan lingkungannya,” ujarnya.

Ia mengatakan keberanian Salim Kancil melawan sikap aparatur daerahnya yang sewenang-wenang merusak lingkungan patut diapresiasi.

"Dia (Salim Kancil) sadar, dampaknya tidak hanya hari itu saja, tapi generasi mendatang akan bernasib lebih buruk lagi jika lingkungan daerahnya rusak,” ujarnya.

Keberanian yang diperlihatkan oleh Salim Kancil, menurut Marwan harus ditiru oleh masyarakat lainnya di Indonesia jika melihat ketidakberesan dalam tata kelola di wilayahnya.

“Yang paling penting, perlawananan masyarakat tidak anarkis dan tidak ada kepentingan pribadi. Harus berdasarkan kepentingan bersama,” ujarnya.

Marwan Jafar mengatakan, dengan mengelola lingkungan secara profesional, sudah pasti akan menguntungkan semua masyarakat desa.

"Pengelolaan sumber daya alam di desa memang perlu di tata secara profesional dan jangan sampai ada pengelolaan sumberdaya alam seperti pertambangan yang hanya menguntungkan kepala desa saja," ujarnya.

Agar kasus ini tidak terulang lagi, Menteri asal Pati Jawa Tengah ini menawarkan solusi dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau usaha kelompok desa lainnya.

Unit usaha milik desa yang sumber anggarannya dari dana desa ini, katanya lagi, berfungsi untuk mengelola berbagai usaha masyarakat, sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan bersama.

“Keberadaan BUMDesa sebagai wadah penguatan ekonomi pedesaan. Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, akan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai sosial dan tradisi gotong royong antar masyarakat yang saat ini sudah mulai terkikis,” tuturnya.

Dan dengan BUMDesa juga, Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, masyarakat bisa sama-sama saling memiliki dan menjaga aset yang dimiliki oleh desa. “Intinya, dana desa yang digelontorkan pemerintah yang sekarang menjadi hak desa, harus dikelola dengan baik. Selain untuk BUMDesa, juga untuk infrastruktur dan sarana penunjang desa lainnya,” katanya.

“Apalagi tahun ini (2016) dana desa akan digelontorkan lebih besar atau dua kali lipat dari tahun 2015 atau kisaran Rp700 juta per desa. Tidak hanya itu saja, mekanisme pencairan ke desa juga akan dipermudah. Yang terpenting, pengelolaannya bertanggung jawab. Saya juga kembali ingatkan kepada masyarakat, agar membantu mengawasinya. Jangan sampai dana desa dikelola untuk kepentingan pribadi,” lanjutnya.

Diakhir sambutanperingatan 100 Hari meninggalnya Salim Kancil, Marwan kembali mengungkapkan upcan dukacita kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Salim Kancil sosok yang patut dikenang sepanjang masa. Apalagi kematiannya saat bangsa ini sedang bangkit menuju era desa membangun negeri ini,” ujarnya.