Dubes AS Blusukan ke Papua Pantau Program Bantuan

Setelah itu, Dubes Blake berkunjung ke desa Ormu Kecil, sebuah pusat pemukiman penduduk asli Papua, yang terletak di ujung Cagar Alam Pegunungan Cyclops.

Cagar Alam ini adalah satu dari empat lanskap Papua yang pengelolaan dan perlindungannya didukung oleh USAID bekerja sama dengan otoritas setempat, danbagian dari program USAID LESTARI senilai $47 juta dolar AS untuk melestarikan dan mengelola hutan-hutan Papua, Kalimantan, dan Aceh.

Lanskap Papua yang didukung oleh LESTARI adalah Cagar Alam Pegunungan Cyclops, dataran rendah Lorentz, Sarmi, dan Mappi-Bouven Digoel.

Proyek USAID ini tidak hanya membantu komunitas setempat melindungi hutan alam dan keanekaragaman hayati demi masa mendatang, tapi proyek tersebut juga berkontribusi terhadap upaya global untuk melestarikan keanekaragaman hayati unik Indonesia dan menekan kontribusi Indonesia dalam perubahan iklim.

Di penghujung kunjungan Blake bertemu secara terpisah dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kapolda Papua Brigjen Paulus Waterpauw, dan pemuka agama setempat.

Dalam tiap pertemuan tersebut, Dubes Blake menggarisbawahi bahwa proyek-proyek USAID di Papua mendukung upaya Presiden Joko Widodo dan Papua memenuhi sasaran perubahan iklim dan menekan tingkat kemiskinan.

Dubes Blake juga berterima kasih kepada Gubernur dan Kapolda karena senantiasa melindungi warga negara Amerika Serikat yang tinggal di Papua.

Dalam pertemuannya dengan Kapolda, Dubes Blake juga memuji upaya polisi dalam melibatkan komunitas setempat dan mendorong mereka untuk sebisa mungkin menggunakan metode yang tidak mematikan saat mengendalikan massa dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi saat ada aparat yang terlibat dalam insiden.

Dalam pemberhentian terakhirnya, Dubes Blake berkesempatan mengunjungi sebuah sekolah setempat di dekat bandara Sentani, yang bermitra dengan USAID melalui program KINERJA untuk meningkatkan akuntabilitas dan performa sekolah.

Proyek USAID tersebut mendukung kolaborasi antarsekolah, pemerintahan lokal dan provinsi, dan warga negara untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang menegakkan standar kinerja dan meningkatkan tata kelola dan transparansi sekolah.