Ditulis oleh : Humas PP-KAMMI

TRIBUNNERS - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai pemerintah terlalu lunak terhadap perusahaan asing.

Hal tersebut dikarenakan hingga akhir masa izin ekspor konsentrat, pemerintah Indonesia masih memberi harapan dan kemudahan bagi perusahaan asing untuk bertahan di tanah Papua. 

Ketua PP KAMMI Bidang Ekonomi Barri Pratama berpendapat bahwa mempermudah ijin tanpa adanya smelter itu bukti adanya keberpihakan Menteri ESDM terhadap asing.

"Mempermudah ijin tanpa adanya jaminan smelter menandakan keberpihakan Menteri ESDM, Sudirman Said terhadap asing. Setelah Freeport tidak memenuhi kewajibannya membayar dividen, tidak transparan, tidak memenuhi target pembangunan smelter, kini dengan cara politis meminta Indonesia mengijinkan ekspor konsentrat lagi (ke empat kali nya) tanpa harus membayar jaminan smelter sebesar USD 350 Juta," ujar Barri, Kamis, (28/01/2016).

Jokowi dinilai Barri harusnya mampu memberikan peringatan beberapa menteri kabinetnya yang telah terbukti menjual negara.

"Jangan lemah, Jokowi harus mengingatkan beberapa menterinya yang dengan mudah menjual negara, terlebih sebelumnya Menteri BUMN mendorong Antam dan Inalum untuk membeli 10,67% saham Freeport dengan harga tinggi. KAMMI mempertanyakan ke-Indonesia-an Jokowi jika tidak berani tegas kepada Freeport," tambah Barri. 

Telah banyak pelanggaran Freeport terhadap pemerintah yang menandakan tidak adanya itikad baik mereka.

Meski demikian 2015 diketahui bahwa Freeport mampu memperoleh 1232 ons emas, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 1130 ons.