Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Pemerintah Dinilai Diskriminasikan Daerah Gara-gara Proyek Kereta Api Cepat

Jika Jokowi bersikeras untuk membangun kereta cepat di pulau Jawa (Jakarta-Bandung), sementara pembangunan jalur transportasi dan infrastruktur penduk

zoom-in Pemerintah Dinilai Diskriminasikan Daerah Gara-gara Proyek Kereta Api Cepat
Kompas.com/ Yoga Sukmana
Presiden Joko WIdodo saat menghadiri groundbreaking proyek kereta ce[at, Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung, Kamis (21/1/2016). 

Juga, tiket kereta cepat Jakarta - Bandung tidak ekonomis bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenghasilan tiga juta Rupiah per-bulan.

Dengan harga yang ditawarkan Rp 225 ribu, saya yakinmasyarakat lebih memilih naik angkutan umum biasa yang hanya kurang lebih Rp 100 ribu. Selain lebih hemat, sisanya bisa dipakai untuk keperluan lain.

Kesenjangan Pembangunan Insfrastuktur

Seperti kita ketahui, Indonesia bukan cuma pulau Jawa.

Indonesia terbentang dari ujung Sabang sampai Merauke. Pembangunan kereta cepat yang hanya dilakukan di pulau Jawa, akan memperlebar ketimpangan infrastuktur.

Sampai hari ini, infrastuktur KA di berbagai pulau besar lainya di Indonesia memang tak sebaik di pulau Jawa.

Lebih lagi, Papua hingga kini belum memiliki jalur rel kereta api.

Berita Rekomendasi

Artinya, masih banyak daerah yang lebih membutuhkan transportasi memadai, ketimbang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Daerah-daerah seperti Surabaya, Semarang, Sumatera, Kalimantan, serta Papua juga harus diperhatikan.

Jika Jokowi bersikeras untuk membangun kereta cepat di pulau Jawa (Jakarta-Bandung), sementara pembangunan jalur transportasi dan infrastruktur pendukung di luar Jawa, khususnya di Provinsi Maluku, Papua dan kalimantan belum menjadi prioritas, maka itu adalah suatu tindakan diskriminasi nyata dari Pemerintah Pusat.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas