Ditulis oleh: Petrus Selestinus, Advokat Peradi

TRIBUNNERS - Jaksa Agung RI harus segera mencekal Setya Novanto, agar proses penindakan kasus permufakatan jahat papa minta saham dapat berlangsung dengan baik.

Pencekalan terhadap Setya Novanto merupakan sebuah keharusan, demi memenuhi kebutuhan penyelidik dan penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkap secara tuntas kasus papa minta saham, apakah kasus ini masuk dalam delik korupsi atau apakah Setya Novanto dan kawan-kawan adalah pelakunya.

Selain itu, Kejaksaan memiliki alasan yang cukup untuk melakukan pencekalan terhadap diri Setya Novanto, karena ia bukan saja tidak memenuhi panggilan pemeriksaan akan tetapi Setya Novanto telah menunjukan sikap membangkang panggilan Kejaksaan dengan alasan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak sah.

Sikap Kejaksaan Agung yang terlalu lunak terhadap penolakan Setya Novanto itu, juga harus dicurigai.

Kejaksaan Agung sebagai Lembaga Negara memiliki kewenangan penuh dalam pemberantasan korupsi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjuti penindakan dalam kasus korupsi.

Padahal kita tahu bahwa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak awal sudah menyampaikan secara terbuka keinginannya agar kasus permufakatan jahat papa minta saham harus diproses secara hukum, karena lenbaga negara yaitu Kepresidenan telah dinodai.

Hingga saat ini Setya Novanto masih bebas bepergian kemana-mana, termasuk beberapa hari yang lalu hadir dalam pertemuan bersama Aburizal Bakri di Australia membahas masa depan Partai Golkar.

Sementara kepentingan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum diabaikan bahkan dilecehkan.

Jaksa Agung harus mengedepankan Independensi Institusi Kejaksaan, mengedepankan kepentingan negara yaitu pemberantasan korupsi, ketimbang menjaga hubungan baik secara personal yang lebih bersifat KKN dengan Setya Novanto.