Ditulis oleh : Masyarakat Maritim Indonesia

TRIBUNNERS - Arah kebijakan maritim pemerintahan Jokowi-JK sedang dipertaruhkan.

Banyak pihak mulai mempertanyakan visi kemaritiman Jokowi-JK, padahal visi inilah yang membuat pasangan ini menjadi pilihan dan pada akhirnya memenangkan kontestasi pemilu 2014 kemarin.

"Agenda pembangunan di sektor kemaritiman membutuhkan minimal dua prasyarat, pertama konsistensi kebijakan. Kedua, level eksekutor dengan kapasitas yang paripurna," ujar M Arief Rizqie, Ketua Masyarakat Maritim Indonesia.

Pemerintahan Jokowi-JK di awal-awal langsung membuat terobosan dengan menambah numenklatur Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya di dalam kabinetnya.

Terobosan itu menambah ekpektasi publik akan keseriusan pemerintah dalam mengusung agenda pembangunan sektor ini.

Sebagaimana yang kita ketahui Kemenko itu membawahi di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Justru catatan kritis kami perlu dialamatkan ke kinerja kementerian teknis di bawah Menko tersebut. Kontribusi para Menteri di bawah koordinasi Rizal Ramli seharusnya masih bisa lebih ditingkatkan lagi," katanya. 

"Greget terobosan masih kurang dirasakan masyarakat, kecuali aksi Menteri Susi melawan ilegal fishing dengan penenggelaman kapal diawal-awal. Itupun belum ada kajian serius yang membuktikan aktivitasnya telah mampu menaikan tingkat kesejahteraan para nelayan," lanjutnya.

Mungkin para Menteri akan berkilah bahwa kerja mereka juga dipengaruhi kerja lintas kementerian.

Disinilah kapasitas Rizal Ramli mengkoordinasi, menyingkronkan serta menyelaraskan agenda pembangunan berbasis kemaritiman dipertaruhkan.

Rizal Ramli, harus kerja lebih keras, mengingat visi maritim merupakan ikon Kabinet Jokowi-JK dan di pundak Kemenko ini harapan dan visi wajib dijaga.

"Tentu tidak ada yang menginginkan visi maritim ini hanya sekedar menjadi isapan jempol belaka," katanya.