Ditulis oleh : Fahira Idris

TRIBUNNERS - Hari ini, Rabu (10/2/2016), hingga dua hari ke depan, ribuan tenaga honorer K2  dari seluruh Indonesia menggelar demo nasional di depan Istana Negara.

Di antara ribuan tenaga honorer, hadir Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang turut memberikan orasi mendesak Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan persoalan pengangkatan honorer K2 yang sudah berlarut-larut.

Dalam orasinya, Fahira mengatakan, DPD akan terus berjuang bersama tenaga honorer K2 hingga pemerintah membuka mata dan hatinya untuk mewujudkan tuntutan para tenaga honorer K2.

"Bapak Presiden, saat ini ada 400 ribu lebih rakyat Indonesia yang  sudah berpuluh tahun mengabdi dengan honor seadanya, meminta keadilan ke Presidennya agar diangkat menjadi PNS. Ini bukan sekedar soal pengakuan, ini lebih ke soal bagaimana negara ini punya nurani dan empati kepada orang-orang yang telah banyak menebar kebaikan kepada negeri ini,” ucap Fahira dalam orasinya di depan Istana Negara. 

Dalam orasinya, Fahira juga menyuarakan tuntutan honorer K2 yang meminta Presiden segera mengangkat  tenaga honorer K2 berdasarkan masa pengabdian serta usia dan dilakukan secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan paling lambat tahun 2018 atau sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.

"Sebelum Pemilu 2019, persoalan honorer K2 ini harus selesai agar tidak lagi menjadi ‘dagangan’ politik. Untuk kepastian hukum pengangkatan honorer K2 yang memang masih belum ada, Presiden punya diskresi untuk memberi kepastian hukum dan ini dibolehkan sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” kata Senator Asal Jakarta ini.  

Menurut Fahira, perjuangan para tenaga honorer K2 ini benar-benar sarat ujian dan banyak tantangan.

Sempat bernafas lega ketika pada 15 september 2015 terjadi kesepakatan antara DPR dan KemenPAN RB untuk mengangkat tenaga honorer K2 sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi dan validasi tanpa dilakukan tes ulang.

Namun kemudian harus menelan kekecewaan karena kesepakatan itu secara sepihak dianulir oleh Pemerintah dengan alasan anggaran tidak tersedia.

Negara tidak akan bangkrut hanya karena mengangkat tenaga honorer K2. Di RAPBN 2016, lanjut Fahira,  terdapat anggaran untuk pengangkatan guru honorer, dan DPR telah setuju, tetapi ketika menjadi APBN anggaran tersebut tidak tercantum lagi.

"Pembangunan infrastruktur penting, tetapi pembangunan manusia lewat pendidikan jauh lebih penting. Dan para tenaga honorer terutama para guru adalah salah satu tulang punggung pembangunan manusia. Pemerintah harus bisa pilah prioritas. Saat ini pengangkatan honorer K2 menjadi PNS adalah prioritas," tutur Fahira.