Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Inilah Prestasi Kementerian Desa Dibawah Marwan Jafar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar buka-bukaan tentang capaian kementerian di Tahun 2015.
Ditulis oleh : Info Menteri Desa
TRIBUNNERS - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar buka-bukaan tentang capaian kementerian di Tahun 2015.
Salah satu capaian terbesar yang disebutkan adalah suksesnya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"BUMDes sampai akhir Tahun 2015 sudah terbentuk 12.115 BUMDes, dari data awal hanya sebesar 4000 BUMDes," ungkap Marwan saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan dan Pemberdayan Desa di Jakarta, Senin (22/2/2016).
Menteri Marwan melanjutkan, capaian penting dan strategis lainnya antara lain, pertama, tersedianya 34.878 tenaga ahli dan pendamping desa dalam rangka mengawal penggunaan Dana Desa secara efektif.
Kedua, terbangunnya sarana prasarana permukiman desa, penunjang ekonomi desa, transportasi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa di 18 kabupaten.
Capaian ketiga lanjutnya, telah terdistribusikannya bantuan teknologi tepat guna penunjang ekonomi pada 92 desa.
Keempat, telah tercapaianyapemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) penunjang akses layanan pendidikan dan kesehatan di 5.744 desa.
Kelima, telah diluncurkannya Indeks Desa Membangun (IDM) pada 19 Oktober 2015.
"Program BLM ini direalisasikan melalui program PNPM Generasi Sehat & Cerdas. Sedangkan IDM, diluncurkan sebagai rujukan penetapan sasaran prioritas pembangunan desa dalam satu periode pemerintahan Kabinet Kerja,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, dalam rangka akselerasi pencapaian target program kementerian selanjutnya, Menteri Marwan telah melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang dimulai pada tahun anggaran 2016.
“Hasil dari refocusing tersebut, 90 persen anggaran dialokasikan untuk membiayai program strategis, sedangkan biaya gaji dan dukungan birokrasi hanya 10 persen saja," katanya.
