Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Mensos: WTS Kalijodo Tak Usah Resah

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, memiliki kapasitas 125 orang yang diperun

zoom-in Mensos: WTS Kalijodo Tak Usah Resah
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengunjungi warga eks Gafatar di pengungsian Batalyon Infanteri 643, Wanara Sakti, Kompi Senapan B, Jl Adisucipto, Kubu Raya, Kalbar, Jumat (22/1/2016). Sebanyak 448 jiwa warga Eks gafatar ini tersebar di Desa Limbung dan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus melakukan penyisiran terhadap warga pendatang yang dicurigai pernah bergabung dengan Gafatar untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Diantara anggota mantan Gafatar ini ada yang tinggal di perumahan penduduk (kontrakan) sehingga sulit untuk di evakuasi. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Ditulis oleh : Humas Kementerian Sosial

TRIBUNNERS - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, memiliki kapasitas 125 orang yang diperuntukan bagi para korban perdagangan manusia (human trafficking).

“Lokasi PSKW satu area dengan save house yang diperuntukan bagi para korban perdagangan manusia dan Wanita Tuna Sosial (WTS)," ujar Mensos usai meninjau PSKW Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (22/2/2016).

Di PSKW, kata Mensos, dilengkapi dengan fasilitas dokter, kanselor, dan tempat pelatihan kejuruan. Pelatihan kejuruan diperuntukan bagi para WTS dengan beragam ketererampilan.

"PSKW dilengkapi dokter, kanselor, dan tempat pelatihan kejuruan bagi WTS yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)," tuturnya.

Hasil razia Satpol PP dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dibawa ke PSKW Mulya Jaya, Pasar Rebo untuk diberikan pembinaan dan berbagai aneka keterampilan dengan maksimal pembinaan hingga 6 bulan.

"Berbagai fasilitas dan bangunan di area PSKW ada pemilahan-pemilahan yang dimaksudkan untuk treatmen dan penanganannya yang berbeda," ucapnya.

Berita Rekomendasi

Selama dibina para WTS, termasuk dari Kalijodo di PSKW tersebut bisa mendapatkn berbagai pelatihan kejuruan, seperti menjahit, membordir, membuat berbagai aneka kue.

"Selain mendapatkan berbagai pelatihan, mereka juga mendapatkan diberikan konseling yang bisa menenangkan pikiran sekaligus menata kembali masa depan usai mengikuti pelatihan tersebut," ujarnya.

Selain bisa menenangkan pikiran dan menata kembali masa depan mereka, juga akan dibantu dengan program dari Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp 3 juta per orang.

"Kemensos menyiapkan program bantuan UEP Rp 3 juta per orang pasca mengikuti pembinaan di PSKW Pasar Rebo," katanya.

Dari data dari WTS yang telah menjalani pembinaan di PSKW, 30 persen di antaranya terpapar penyakit seks menular dan positif terinveksi HIV/AIDS.

Pada prinsipnya, tidak hanya WTS Kalijodo, para WTS dari tempat lain pun bisa mendapatkan pembinaan, namun sebelumnya didata dan melangkapi persyaratan administratif.

"Bagi para WTS Kalijodo merasa panik dan cemas dan tidak menemukan solusinya, PSKW bisa menjadi referensi yang direkomendasikan," ujarnya.

Selain dari hasil razia Satpol PP, PSKW juga mendapatkan kiriman dari Bareskrim Mabes Polri. Bagi korban salah tangkap (sweeping) Satpol PP, keluarga bisa menjemput dengan membawa dokumen yang diperlukan.

"PSKW juga mendapat kiriman dari Bareskrim Mabes Polri. Bagi korban salah garuk atau tangkap ada Family Development System (FDS), sehingga keluarga bisa menjemput dengan membawa dokumen yang diperlukan," katanya.

Kemensos dengan berbagai pihak terkait, telah menutup 68 lokalisasi prostitusi dari jumlah 168 yang ada. Hingga 2019, pemerintah menargetkan seluruh Indonesia bebas dari lokalisasi prostitusi.

"Tinggal 100 lokasisasi prostitusi dalam proses penutupan dan 68 telah ditutup. Pentupan lokalisasi tidak sepihak melainkan hasil koordinasi Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)," tuturnya. 

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas