Ditulis oleh : Adhie M Massardi

TRIBUNNERS - Meskipun tahu pengembangan ladang gas raksasa Blok Masela di darat (onshore) jauh lebih menguntungkan bagi negara dan rakyat (Maluku), tapi Presiden Joko Widodo belum berani mengeluarkan keputusan pemerintah secara resmi.

Presiden tampaknya sungkan melawan secara terbuka jaringan Kuntoro Mangkusubroto yang menginginkan pengembangan Blok Masela dilakukan offshore dengan membuat tangki raksasa di tengah laut yang tentu saja akan sangat menguntungkan investor karena sulit dideteksi pemerintah.

Wajar Presiden gentar kepada Kuntoro.

Karena dia teknokrat-politisi produk orde baru paling andal yang masih tersisa. Kacanggihannya bermanuver jauh lebih licin dari mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung.

Tak heran bila ia bisa hidup di pusat kekuasaan pada segala zaman. Mulai orde Soeharto hingga Joko Widodo.

Kuntoro punya dua jaringan.

Di dunia internasional dengan IMF, Bank Dunia, kaum neolib dan korporasi multinasional, khususnya yang bergerak di sektor migas.

Dia salah satu arsitek UU No 22/2001 yang meliberalisasi sektor migas.

Tapi pada 2012, dibatalkan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Muhammadiyah, kalangan NU, serta tokoh pergerakan seperti Rizal Ramli, dan lainnya.

Di dalam negeri, Kepala UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan & Pengendalian Pembangunan) rezim SBY ini bergerak lewat jaringan MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) sehingga banyak orang mengira dia tokoh yang bersih.

Padahal saat menjabat Dirut PLN zaman Gus Dur, diberhentikan karena terindikasi korupsi.

Bahkan saat jadi Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (2005), tak jelas pertanggungjawaban publiknya, berapa sumbangan untuk bencana tsunami dari dalam dan luar negeri, serta berapa yang dipakai merehabilitasi kawasan tersebut.

Kini Kuntoro adalah Komisaris Utama PLN, sedangkan kaki-tangannya dari jaringan MTI seperti MenESDM Sudirman Said, adalah pegang otoritas sumberdaya alam negara, sedangkan Teten Masduki, ditambah Johan Budi, sekarang ini merupakan orang paling dekat dengan presiden.

Sementara Erry Riyana Hardjapamekas tetap menjadi mentor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seraya memimpin lembaga konsultan PT Tridaya Advisory yang dikontrak untuk menyukseskan kebijakan offshore.

Sehingga tidak masalah menerima uang jutaan USD dari Inpex, kontraktor gas Blok Masela itu.

MTI juga punya jaringan hampir ke segala penjuru angin. Makanya Kuntoro tetap berjaya meskipun memiliki banyak catatan hitam, seperti dalam putusan KPPU tahun 2004 terkait kasus VLCC, nama Kuntoro Mangkusubroto disebutkan sebagai anggota dewan komisaris PT Perusahaan Pelayaran Equinox milik Muhammad Reza yang terkenal itu.

Kuntoro Mangkusubroto memang politisi produk orde baru paling licin yang tetap eksis. Maka dengan jaringannya yang menempati posisi strategis di Istana, sulit dilawan oleh politisi pendatang baru seperti Presiden Joko Widodo.