Ditulis oleh : Fraksi Nasdem

TRIBUNNERS - Menyusul dilantiknya empat kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka korupsi pada 17 Februari silam, anggota Komisi II DPR, Tamanuri mengusulkan penegasan syarat calon kepala daerah.

Menurutnya, ke depan, calon kepala daerah yang berstatus tersangka tidak boleh lagi diperkenankan ikut Pilkada.

Dia mengusulkan agar mulai 2017 mendatang syarat ini diberlakukan. Padangan ini disampaikannya saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (29/2/2016).

Tamanuri tidak sepakat dengan pertimbangan praduga tak bersalah yang mendasari alasan untuk mengizinkan tersangka terlibat dalam kontestasi Pilkada.

Status tersangka hukum itu, menurutnya, sangat berisiko terhadap supremasi hukum dan wibawa kepemimpinannya.

Calon pimpinan daerah akan sibuk menjalani kasus hukumnya, sehingga kepemimpinan politiknya rentan terabaikan.

"Selesaikan dulu masalah hukumnya, karena ini menyangkut kredibilitasnya sebagai pejabat negara saat dia dilantik," ucap politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Mantan Bupati Way Kanan ini menekankan pentingnya ketentuan itu, dalam rangka mendidik para politisi agar menjunjung teguh integritas dan kredibilitasnya.

Keduanya mempunyai korelasi terhadap kewibawaan pemerintah di mata masyarakat.

"Kita harus menciptakan budaya baru, di mana calon pimpinan daerah itu bersih dari persoalan hukum. Dengan begitu, wajah pemerintah yang korup bisa dihindari," katanya.

Terkait ketentuan regulasi yang tetap memperbolehkan seseorang berstatus tersangka korupsi mengikuti Pilkada, Tamanuri memandang hal itu bisa dirubah.

Produk undang-undang setiap tahun di godok di DPR dan bisa saja diajukan revisi, guna menyesuaikan ketentua regulasi dengan kebutuhan dan perkembangan.

"Toh, sebenarnya undang-undang memberi kesempatan pada tersangka korupsi ini masih sumir, dan tidak diatur tegas. Jadi bisa nanti diperjelas di sana," tegasnya.

Penolakan Tamanuri terhadap kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka itu, sekaligus menjawab keresahan berbagai pihak yang menginginkan pemberantasan korupsi secara tegas.

Dia juga menilai, hal itu bisa menepis kebigungan Mendagri untuk melantik kepala daerah tersebut.

"Jangan bingung-bingung, jangan lantik saja sudah pak menteri," katanya pada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seraya menutup pandangannya di dalam sidang.

Sebelumnya, diketahui empat kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak Desember lalu telah ditetapkan sebagai tersngka korupsi.

Keempanya yaitu Lakhomizaro Zebua (Walikota terpilih Gunung Sitoli, Sumatera Utara), Marthen Dira Tome (Bupati terpilih kabupaten Sabu Raijua, NTT), Mariaus Sae (Bupati terpilih Kabupaten Ngada, NTT) dan Hatta Rahman (Bupati terpilih Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan).